Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Institute Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang memperhatikan perbaikan kesejahteraan petani sepanjang menjabat.
“Sementara ini juga tidak ada perbaikan yang signifikan (untuk) mereka (petani),” kata Andreas dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Dinasti Menjadi-jadi, Pengadilan Rakyat Menanti’ yang disiarkan pada Minggu (17/3).
Andreas mengatakan dirinya sering dipanggil Jokowi untuk meminta saran perbaikan di sektor pangan sejak 2014. Namun, langkah Kepala Negara tidak pernah sama dengan harapan atas paparan yang diberikan olehnya.
Baca juga : Curhat Soal Masalah Beras, Jokowi: Dilema, Suka Dimarahi Ibu-ibu dan Petani
“Jadi, beberapa kali saya juga diminta masukan beliau dan Pak Jokowi selama masa kepemimpinan beliau dan ternyata agak berbeda dengan harapan yang kami sampaikan kepada Presiden terkait dengan isu-isu kesejahteraan petani,” ucap Andreas.
Dia juga menyebut Jokowi mencatatkan sejarah impor beras terbesar selama 25 tahun. Tentunya, nasib petani tidak mungkin semakin sejahtera.
“Isu pangan begitu mencuat pada terakhir ini mulai 2023 dengan impor beras yang terbesar selama 25 tahun terakhir,” ujar Andreas.
Karenanya, dia menolak diajak gabung dengan konsep politik praktis pemerintah. Sebab, nasip petani masih dinilai buruk di era Jokowi.
“Petani kita ada lapisan terbawah di negeri ini,” tutur Andreas. (Z-3)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik mendorong agar rumah ibadah di Indonesia tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
pemerintah perlu refleksi dan berkolaborasi untuk menjamin hak serta memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu ia katakan merespons kasus anak SD yang bunuh diri di NTT.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved