Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerahnya masing-masing.
Pasalnya, saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah seperti melalui pasar tradisional maupun pasar ritel modern sebagai upaya pengendalian harga.
“Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing, dan kita bantu untuk masifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera, kalau bisa mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan,” ujar Irjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Baca juga : Pemkot Bandung Gelar Operasi Pasar Beras SPHP, Cek Jadwal dan Lokasinya
Tomsi mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indikator perkembangan harga pada minggu keempat Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten/kota. Kemudian disusul cabai merah yang mengalami kenaikan di 241 kabupaten/kota dan minyak goreng di 220 kabupaten/kota. “Ini 3 komoditi yang naiknya cukup signifikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan, berdasarkan arahan presiden penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024. Hingga 25 Februari 2024 realisasi ini sudah mencapai 322.930 ton. “Dengan rata-rata harian sekitar 10.000 sampai dengan 12.000 ton per hari,” kata dia.
Jumlah tersebut disalurkan melalui berbagai skema, baik langsung oleh Bulog maupun kerja sama dengan Pemda, termasuk pengecer dan distributor. Dia mengatakan, pihaknya juga memiliki program Bulog Siaga atau Siap Jaga Harga yaitu berupa penjualan langsung ke konsumen. Program ini juga bekerja sama dengan Pemda yang penyalurannya berlangsung di kantor-kantor kelurahan, sehingga antrean masyarakat lebih teratur. “Setiap lokasi kita sediakan 3 sampai 4 ton beras SPHP,” ujarnya.
Selain itu, Bulog juga memiliki program Sigap SPHP sebagai upaya memperbanyak titik penyaluran beras SPHP ke pengecer-pengecer di pasar tradisional. Saat ini, kata dia, sudah tercatat 24.908 pengecer beras SPHP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 11.086 pengecer di pasar tradisional dan 13.822 pengecer di luar pasar tradisional. (Z-4)
Melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan penjual berasĀ menurun hingga 50%.
Nantinya, beras konsumsi harian akan disederhanakan hanya menjadi satu jenis, yaitu beras reguler.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
Sedangkan beras SPHP ada subdisi dari pemerintah. Artinya, masyarakat harus menebus pembelian beras tapi dengan harga terjangkau.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Bulog melakukan operasi pasar karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga pangan.
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved