Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan perekonomian dunia pada 2024 diawali dengan optimisme pasar bahwa berbagai kebijakan telah menurunkan ketidakpastian sehingga perekonomian global diperkirakan terhindar dari resesi.
Hal itu disampaikan Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang diselenggarakan OJK di Jakarta, kemarin, bertema Sektor jasa keuangan kuat dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski diawali optimisme, kata dia, berbagai downside risk masih mewarnai pertumbuhan ekonomi, terutama biaya pinjaman, beban utang, lemahnya permintaan, serta divergensi pemulihan di negara-negara besar di dunia.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/risiko-pelambatan-masih-bayangi-ekonomi-dunia
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
Gaikindo menyatakan daya beli masyarakat saat ini masih lesu, tercermin dari tren penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Core menilai ada kejanggalan beberapa komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved