Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan telah melaporkan rencana pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Menkeu seusai menghadiri rapat internal yang dipimpin presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2).
Menkeu mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 ASN sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
"Jadi untuk proses penyusunan RPP- nya (rencana peraturan pemerintah) dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," terang Menkeu.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
Selain soal THR dan gaji ke-13, Sri Mulyani juga melaporkan mengenai perkembangan APBN 2024. Ia menyebut ada sejumlah perubahan-perubahan pos belanja dalam APBN yang perlu disesuaikan. Presiden, ujarnya, juga memberikan arahan soal persiapan transisi pemerintahan. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.
" Pos-pos belanja yang kemudian harus dilakukan adjustment (penyesuaian) dan bagaimana prospek untuk 2024. Juga mendapat arahan mengenai bagaimana menavigasi situasi saat-saat ini terutama pada kondisi transisi supaya bisa tetap berjalan baik," tuturnya.
Adapun penyesuaian pada pos-pos belanja dalam APBN, terang Menkeu, antara lain menyangkut bantuan langsung tunai, sembako dan lain-lain.
Baca juga : Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun
"Belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang, yang harus dibayarkan seperti biasa sebetulnya sih normal ya. Dalam artian Menkeu lapor ke presiden ini loh Pak beberapa pos yang bergerak karena kan setiap bulan saya menyampaikan ke publik perkembangan belanja 2024 jadi itu saya sampaikan pada presiden," paparnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai transisi pemerintahan yang akan berlangsung tahun ini, Menkeu menuturkan hal itu tidak terhindarkan. Termasuk, imbuh dia, hal-hal yang menyangkut APBN.
"Nanti itu bapak presiden lah ya. Enggak aku bahas APBN saja. Tapi nanti memang kan tidak terhindarkan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," tukasnya. (Ind/Z-7)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan pajak penghasilan yang dinamis dari pemerintah Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia perangkat lunak penggajian.
Ronaldo memperoleh 215 juta dolar AS dari gaji, ditambah 45 juta dolar AS dari kontrak sponsor.
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Selepas pembacaan putusan itu, jaksa pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi atas vonis yang diterima Harvey.
Rata-rata gaji satpam di Indonesia berkisar antara Rp3,1 juta hingga Rp4,8 juta per bulan, tergantung pada lokasi kerja, sertifikasi, pengalaman, dan jenis industri.
Sebagai pegawai negeri yang digaji oleh negara, gaji KOWAD disesuaikan dengan pangkat mereka. Ini besarannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved