Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEMERINTAH dirasa perlu membatasi pemanfaatan dana dari hasil penyesuaian belanja negara (automatic adjustment) hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat dan sementara. Itu bertujuan untuk menekan penggunaan dana negara untuk kepentingan terselubung tertentu, utamanya di tahun politik.
"Pembatasan itu penting sebagai upaya meminimalisir problem baru dalam pemanfaatan APBN. Strategi mitigasi ketidakpastian dampak perekonomian global harus dipastikan bebas dari kepentingan politik, apalagi kepentingan politik elektoral," ujar Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi saat dihubungi, Senin (12/2).
Menurutnya, automatic adjusment mulanya diterapkan pemerintah dalam merespons situasi darurat saat pandemi covid-19. Saat itu, banyak kebutuhan yang diperlukan namun kondisi anggaran negara berada di posisi yang terbatas.
Baca juga : Menkeu: Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi pada 2022 Bengkak Rp48 Triliun
Karenanya, para pemegang kuasa anggaran, yakni kementerian/lembaga diminta untuk melakukan realokasi anggaran. Program-program yang bukan atau kurang prioritas diarahkan untuk ditunda atau dihilangkan, sehingga dananya dapat dialihkan untuk penanganan covid-19.
Hal itu dinilai efektif dalam rangka efisiensi anggaran. Sebab, para pemegang kuasa anggaran dapat banyak memotong belanja yang kurang perlu. Karenanya, Badiul menilai, mestinya automatic adjustment tetap diterapkan dengan semangat efisiensi anggaran, alih-alih kebalikannya.
"Prinsip automatic adjustment ini memang untuk mengantisipasi kondisi yang tidak pasti, menjaga ketahanan APBN dalam merespon ketikpastian dan juga optimalisasi prinsip efisiensi anggaran, karena automatic adjustment untuk anggaran kegiatan Kementerian/Lembaga yang masuk kategori less priorities," tuturnya.
Baca juga : Presiden Kalkulasi Penambahan Bansos Lewat APBN
"Pemerintah memang perlu menyampaikan ke masyarakat kondisi ketidakpastian itu, sehingga asumsi-asumsi yang dibangun pemerintah tidak terkesan semaunya sendiri. Hal itu penting agar, automatic adjutsment tidak dijadikan alat pembenaran, misalnya untuk memperkuat pembiayaan bansos di tahun politik," tambah Badiul.
Jika tujuan dari diteruskannya penerapan automatic adjustment ialah untuk melakukan efisiensi anggaran, maka sudah sepatutnya itu diteruskan. Namun sebaliknya, jika penyesuaian belanja negara itu ditujukan untuk memenuhi kepentingan elektoral secara terselubung, maka itu harus dievaluasi.
Sebelumnya, pemerintah mengatakan, dana automatic adjustment pada 2024 bernilai Rp50,148 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dana itu bakal dimanfaatkan pemerintah untuk mempertebal perlindungan sosial seperti penambahan subsidi pupuk, hingga bantuan sosial.
Baca juga : Presiden: Kelebihan Dana APBN untuk Tambahan Bansos
Hanya, publik skeptis penebalan bansos itu bermotif untuk mengumpulkan suara dalam Pemilu 2024. Untuk itu, pengawasan ekstra diperlukan agar tak ada penyimpangan pemanfaatan uang negara.
"Automatic adjsutment kabarnya akan digunakan untuk penambahan subsidi dianataranya pupuk, nah ini perlu diawasi agar tidak politisasi. Kita tahu, banyak kasus bansos itu dijadikan alat politik praktis untuk meraup suara. Meski ini adalah bentuk kejahatan karena terjadi penyalahgunaan wewenang dan politisasi bansos dalam kondisi apapun tidak dibenarkan," pungkas Badiul. (Z-5)
Baca juga : Menkeu Usulkan Anggaran Subsidi Energi Ditambah Rp74,9 Triliun
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved