Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI belanja subsidi dan kompensasi energi pada 2022 tercatat sebesar Rp551,2 triliun. Nilai itu lebih besar sekitar Rp48 triliun dari pagu yang dianggarkan pada tengah 2022, yakni Rp502,4 triliun.
Pembengkakkan nilai subsidi dan kompensasi energi tidak luput dari kondisi perekonomian global. Pun, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar 30% oleh pemerintah pada September 2022, juga tak mampu meredam peningkatan besaran subsidi dan kompensasi energi.
"Seandainya waktu itu tidak dilakukan adjustment dari sisi belanja dengan menaikan subsidi dan kompensasi, kita bisa bayangkan harga minyak harusnya bisa naik 4 kali lipat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (3/1).
Baca juga: Penerimaan Pajak 2022 Lampaui Target, Capai 115%
Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi subsidi untuk BBM pada 2022 mencapai Rp15,2 triliun. Sedangkan, anggaran yang disediakan hanya Rp14,6 triliun. Lalum realisasi subsidi gas elpiji tercatat Rp100,4 triliun, dengan pagu tersedia sebesar Rp134,8 triliun.
Adapun realisasi subsidi listrik tercatat Rp56,2 triliun, dengan pagu anggaran sebesar Rp59,6 triliun. Secara keseluruhan, realisasi subsidi energi pada 2022 tercatat Rp171,9 triliun, dengan pagu yang disediakan sebesar Rp208,9 triliun.
Lalu, realisasi kompensasi energi di 2022 tercatat Rp379,3 triliun, atau melebihi pagu tersedia sebesar Rp293,5 triliun. Itu terdiri dari kompensasi BBM senilai Rp307,2 triliun dan kompensasi listrik Rp72,1 triliun. Sedangkan pagu yang tersedia hanya Rp252,5 triliun untuk BBM, serta Rp41 triliun untuk listrik.
"Ini yang menerima hampir seluruhnya adalah Pertamina. Pertamina mendapat injeksi hingga Rp307,2 triliun. Listrik, pemerintah memberi injeksi tadinya nol, menjadi Rp72,1 triliun, ditambah subsidi Rp56,2 triliun," jelas Bendahara Negara.
Baca juga: Bukan 5%, Jomblo Bergaji Rp5 Juta Sebulan Dipungut Pajak 0,5%
"Tapi, uang itu pada akhirnya memang untuk masyarakat, karena menikmati dengan tidak ada kenaikan harga. Kalau pun ada, itu dengan kenaikan yang relatif minimal," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi energi bakal dilakukan dari sejumlah sumber anggaran yang tidak dapat terealisasi pada 2022.
"Untuk memenuhi kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi, kami memanfaatkan beberapa pagu anggaran dari kegiatan yang tidak terealisasi. Kami lakukan optimalisasi dari sejumlah kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya," pungkas Isa.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved