Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
REALISASI belanja subsidi dan kompensasi energi pada 2022 tercatat sebesar Rp551,2 triliun. Nilai itu lebih besar sekitar Rp48 triliun dari pagu yang dianggarkan pada tengah 2022, yakni Rp502,4 triliun.
Pembengkakkan nilai subsidi dan kompensasi energi tidak luput dari kondisi perekonomian global. Pun, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar 30% oleh pemerintah pada September 2022, juga tak mampu meredam peningkatan besaran subsidi dan kompensasi energi.
"Seandainya waktu itu tidak dilakukan adjustment dari sisi belanja dengan menaikan subsidi dan kompensasi, kita bisa bayangkan harga minyak harusnya bisa naik 4 kali lipat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (3/1).
Baca juga: Penerimaan Pajak 2022 Lampaui Target, Capai 115%
Data Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi subsidi untuk BBM pada 2022 mencapai Rp15,2 triliun. Sedangkan, anggaran yang disediakan hanya Rp14,6 triliun. Lalum realisasi subsidi gas elpiji tercatat Rp100,4 triliun, dengan pagu tersedia sebesar Rp134,8 triliun.
Adapun realisasi subsidi listrik tercatat Rp56,2 triliun, dengan pagu anggaran sebesar Rp59,6 triliun. Secara keseluruhan, realisasi subsidi energi pada 2022 tercatat Rp171,9 triliun, dengan pagu yang disediakan sebesar Rp208,9 triliun.
Lalu, realisasi kompensasi energi di 2022 tercatat Rp379,3 triliun, atau melebihi pagu tersedia sebesar Rp293,5 triliun. Itu terdiri dari kompensasi BBM senilai Rp307,2 triliun dan kompensasi listrik Rp72,1 triliun. Sedangkan pagu yang tersedia hanya Rp252,5 triliun untuk BBM, serta Rp41 triliun untuk listrik.
"Ini yang menerima hampir seluruhnya adalah Pertamina. Pertamina mendapat injeksi hingga Rp307,2 triliun. Listrik, pemerintah memberi injeksi tadinya nol, menjadi Rp72,1 triliun, ditambah subsidi Rp56,2 triliun," jelas Bendahara Negara.
Baca juga: Bukan 5%, Jomblo Bergaji Rp5 Juta Sebulan Dipungut Pajak 0,5%
"Tapi, uang itu pada akhirnya memang untuk masyarakat, karena menikmati dengan tidak ada kenaikan harga. Kalau pun ada, itu dengan kenaikan yang relatif minimal," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi energi bakal dilakukan dari sejumlah sumber anggaran yang tidak dapat terealisasi pada 2022.
"Untuk memenuhi kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi, kami memanfaatkan beberapa pagu anggaran dari kegiatan yang tidak terealisasi. Kami lakukan optimalisasi dari sejumlah kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya," pungkas Isa.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved