Ahok Resmi Mundur dari Komisaris Pertamina

Komisi VI Apresiasi Respons Cepat Penanganan BBM di Daerah Bencana

Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.

Asep Wahyuwijaya Soroti Agenda Transformasi Pertamina dan Tata Kelola Distribusi Gas

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero). 

Hashim Tegaskan Arahan Prabowo: Kapal Pertamina Wajib Dibangun di Dalam Negeri

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.

Kerry Adrianto: 15 Tahun Bersama Pertamina, Malah Dikasuskan

Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.

Saksi Mahkota Sebut Pertamina Raup Manfaat Rp 17 Triliun dari Terminal BBM OTM

Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.

PHE ONWJ Sigap Cegah Bahaya Laut

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.

Transformasi Tata Kelola Human Capital Dorong BUMN Makin Modern dan Berdaya Saing

Pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.

Prabowo Diminta Buktikan Ganti Komisaris BUMN dari Kader Parpol

Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik

Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Tepat untuk Cegah Konflik Kepentingan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)

Istana Respons Putusan MK soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan

ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan

MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan

MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan

Dasco Sebut Prabowo Sengaja Taruh Wamen Sebagai Komisaris untuk Awasi Kinerja BUMN

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia