Bansos di Indonesia Dinilai tak Masuk Akal

PROGRAM bantuan sosial (bansos) di Indonesia dinilai tak masuk akal dan lebih banyak ditujukan untuk menggapai kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya beragam bansos yang digulirkan justru secara tak langsung memberatkan keuangan negara.

"Ada 100 juta orang yang ditanggung bansos itu, itu kebangetan, keterlaluan. Jumlah warga miskin itu 25 juta orang, tetapi bansosnya 100 juta orang. Ini tidak masuk akal," ujar ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini saat dihubungi, Jumat (5/1).

"Jadi ini adalah kebijakan yang jongkok secara akal sehat. Karena memang politisi itu kecenderungannya memaksimumkan anggaran, memorot anggaran semaksimal mungkin untuk terpilih, tidak apa-apa, tetapi kebijakannya itu harus ada kontrol," tambahnya.

Baca juga : Gusdurian : Pilpres Dua Putaran bukan Pemborosan

Bansos, kata Didik, sejatinya merupakan program yang mulia selama pelaksanannya benar. Namun acap kali di Indonesia bansos dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan politik, sehingga program tersebut lebih sarat politis ketimbang dukungan sosial.

Dengan kata lain, bansos yang digulirkan dengan kepentingan politik masuk dalam kategori tindakan korupsi. Pasalnya, uang negara digunakan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan kelompok tertentu.

"Itu sebenarnya merupakan korupsi besar, mengambil anggaran negara untuk kepentingan golongannya. Jadi ini harus ada koreksi dan selama ini tidak ada koreksi. Karena kekuasaannya itu sudah otoriter. Jadi sudah tidak benar. Ke depan ini tidak boleh lagi terjadi," kata Didik.

Baca juga : Airlangga Hartarto Akui Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos

Penyalahgunaan bansos itu menurutnya juga disebabkan oleh kepemimpinan yang tak menerapkan prinsip demokrasi dengan benar. 

"Ini karena kita menjalankan demokrasi tidak dengan benar. Orang memusatkan kekuasaannya seperti raja. Kemudian raja itu walaupun saudaranya, demi kekuasaan, digorok. Jadi kekuasaan itu nomor satu, hati nurani, akal sehat, itu tidak ada. Jadi harus ada koreksi," pungkas Didik. (Z-5)

Baca juga : Ambisi Jokowi Menangkan Gibran, Naikkan Gaji ASN hingga Tingkatkan Anggaran Bansos