Ekonom Muhammadiyah Sebut Anggaran Jumbo Kemenhan Bisa Dialihkan untuk Ekonomi Rakyat

ANGGARAN Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: PT DI Bantah Cicil Gaji Karyawan, Tepis Masalah Kontrak dengan Kemenhan

Ekonom Muhammadiyah sekaligus Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna menanggapi kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang sangat besar.

"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," katanya lewat keetrangan yang diterima

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Perlu Tegaskan Bansos dari APBN, Bukan Calon Tertentu

Ia menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu.

"Anggaran sudah super jumbo dibanding anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat  Kalaupun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," imbuhnya.

Di sisi lain, Mukhaer yang juga Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM), menyayangkan kenapa anggaran alutsista naik drastis.

Mestinya, sambung dia, anggaran lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

"Sejatinya, proklamasi Kemerdekaan RI, mengamanatkan visi bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya, yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang perlu kita perjuangkan adalah tegaknya ekonomi Pancasila yang bermuara pada keadilan sosial," tandasnya

Karena itu, Mukhaer menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geo-ekonomi-politik dan tergerusnya daya beli masyarakat dunia yang berdampak anjloknya harga-harga ekspor komoditas Indonesia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air.

"Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.

Diketahui, kementerian yang mendapat anggaran terbesar 2024 yakni Kementerian PUPR sebesar Rp147,37 Triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp139,27 Triliun, Polri Rp117,41 Triliun, Kemendikbud Ristek Rp98,99 Triliun, Kemenkes Rp90,48 Triliun, Kemensos Rp79,21 Triliun, dan Kemenag Rp74,07 Triliun.

Khusus anggaran Kementerian Pertahanan, menjadi yang memperoleh kenaikan tertinggi. Bahkan Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi US$25 Miliar di tahun 2024 atau naik Rp65 Triliun (kurs Rp15.400/US$). (P-3)