PT DI Bantah Cicil Gaji Karyawan, Tepis Masalah Kontrak dengan Kemenhan

PT Dirgantara Indonesia (DI) membantah penyicilan gaji kepada karyawan pada November 2023 disebabkan oleh masalah kontrak yang dilakukan dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan, kontrak dengan Kemenhan tidak bermasalah.

"Tidak ada masalah dengan kontrak dari Kemenhan. Semua tepat sesuai rencana," singkat Gita kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Rabu (27/12).

Gita juga menjelaskan, cicilan gaji karyawan PT DI sudah dituntaskan minggu ini. Sebelumnya, ia mengungkap adanya pembayaran gaji secara bertahap pada November 2023. Penyicilan itu dilakukan karena pengalihan dari keuangan PT DI.

Baca juga : Erick Thohir Bantah PT Dirgantara Indonesia Potong Gaji Karyawan

Terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretaris Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha membenarkan bahwa Kemenhan adalah salah satu customer atau pelanggan produk PT DI yang memproduksi alat pertahanan.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dibeli dari PT DI tidak mengalami ketersendatan pembayaran. "Eggak ada (ketersendatan), tidak ada. Karena negara kan yang bayar (lewat)," sambungnya.

Edwin mejelaskan, masalah internal pada PT DI lebih tepat ditanyakan kepada Kementerian BUMN yang mengendalikan Defend ID, holding BUMN perusahaan yang memproduksi alat pertahanan. Selain PT DI, Defend ID juga terdiri dari PT LEN, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Baca juga : Cicil Gaji Karyawan, Pengamat: Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah

"PT DI berada di bawah kendali Kementerian BUMN, hanya saja produknya yang membeli Kementerian Pertahanan," tandas Edwin.

Pada Selasa (12/12), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan lima unit pesawat NC-212i kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma. Pesawat itu diproduksi oleh PT DI. (Z-4)