Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH bakal menggelontorkan tambahan subsidi pupuk hingga Rp14 triliun pada tahun ini. Presiden Jokowi telah berbicara dengan Menteri Keuangan terkait dengan subsidi tersebut.
"Untuk tahun 2024, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan, agar subsidi pupuk ditambahkan. Angka hitung-hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Presiden Jokowi dalam Acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Banyumas pada Selasa (2/1).
Menurut Jokowi, pengajuan subsidi tersebut harus tetap mendapat persetujuan dari DPR. "Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Tetapi supaya ini rakyat juga tau, para petani juga tau, bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Ini belum. Sebentar, saya kita ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujarnya.
Baca juga: Di Hadapan Petani Jateng, Presiden Ungkap Penyebab Sulitnya Mendapat Pupuk
Dijelaskan oleh Jokowi, subsidi tersebut akan diusahakan pada semester kedua 2024. Untuk sekarang, ketersediaan pupuk mencapai 1,7 juta ton. Rinciannya 1,2 juta ton merupakan pupuk subsidi, dan yang nonsubsidi 500 ribu ton.
"Yang kita berusaha nanti yang semester keduanya. Artinya yang Rp14 triliun tadi untuk semester keduanya. Saya tanya ke Pak Direktur Pupuk Indonesia, saat ini ada 1,7 juta ton pupuk. Yang bersubsidi itu 1,2 juta ton. Yang Tidak bersubsidi 500 ribu ton," katanya.
Baca juga: Ada 1.077 Distributor Salurkan Pupuk Subsidi pada 2024
Untuk pembelian pupuknya, lanjut Presiden, bisa menggunakan kartu tani atau bisa pakai KTP. "Kita ingin petani membeli pupuk bersubsidi bisa dengan kartu tani atau dapat juga dengan KTP," katanya.
Di sisi lain, Jokowi ingin Provinsi Jawa Tengah kembali dapat meningkatkan produktivitas taninya agar naik peringkat ke posisi kedua. Sementara soal pupuk, biar Mentan berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.
"Saya tidak ingin dengar kesulitan pupuk di lapangan. Karena target kita di Jawa Tengah ini produksinya sudah menurun, target kita di Jawa Tengah ini kembali ke rangking kedua lagi," kata Jokowi. (Z-6)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved