Perusahaan Prancis Total Energies Incar Investasi di Nigeria

RAKSASA energi Prancis, Total, siap menginvestasikan US$6 miliar (5,5 miliar euro) selama beberapa tahun di industri minyak dan energi Nigeria, terutama dalam proyek gas dan lepas pantai.

Nigeria, negara dengan perekonomian terbesar di Afrika dan produsen minyak terbesar, berupaya mendatangkan lebih banyak investasi asing sejak Presiden Bola Ahmed Tinubu mulai menjabat pada Mei dengan serangkaian reformasi ekonomi.

Anggota OPEC tersebut telah melihat produksi minyak mentahnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena meluasnya pencurian jaringan pipa dan serangan serta tingginya biaya operasional dan birokrasi yang menghalangi investor dalam negeri.

Baca juga: Bank Sentral Rusia Naikkan Suku Bunga Utama ke 16%

Pengumuman Total ini menyusul janji serupa dari Shell awal bulan ini mengenai proyek lepas pantai, gas, dan gas cair senilai US$6 miliar.

Tinubu bertemu dengan CEO Total Energies Worldwide Patrick Pouyanne untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Abuja pada Senin (18/12).

"Kami berkomitmen menghilangkan segala ketidakjelasan dan hambatan antiinvestasi di industri minyak dan gas. Kami memiliki jalur jelas yang berkomitmen untuk kami tempuh. Kami siap bekerja sama dengan Anda," kata Tinubu usai bertemu dengan tim Total.

Baca juga: Inflasi AS Turun Tipis pada November, Tekanan masih Ada

Menurut pernyataan kepresidenan, Pouyanne mengatakan kepada Tinubu bahwa Nigeria sangat penting bagi Total Energies yang menyumbang delapan hingga 10% dari total produksi perusahaan di seluruh dunia.

"Kami siap berinvestasi sebesar US$6 miliar pada tahun-tahun mendatang. Kami sedang mencari peluang produksi laut dalam dan produksi gas yang lebih luas di seluruh kawasan," katanya.

"Semuanya sudah ada di sini. Kita hanya perlu menyimpulkan dengan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan untuk membuka potensi luar biasa baik dalam minyak maupun gas."

Undang-undang Nigeria yang baru, Undang-Undang Industri Perminyakan, disahkan pada 2021 setelah perdebatan dan penundaan selama bertahun-tahun. Tujuannya mendatangkan lebih banyak investasi asing di sektor minyak dengan amandemen peraturan, royalti, dan pajak. (AFP/Z-2)