Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PEMERINTAH didorong untuk tegas dan berani memungut denda dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Apalagi denda tersebut merupakan kesepakatan yang sebelumnya dibuat oleh kedua pihak.
"Denda itu harus dibayar. Lalu segera selesaikan juga pembangunan smelter itu. Ini juga terkait dengan kepentingan negara dan bangsa, kenapa pemerintah harus bertekuk lutut terus dengan Freeport?" tutur pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi saat dihubungi, Jumat (8/12).
Pemerintah, kata Fahmy, sebetulnya memiliki posisi yang lebih unggul saat ini untuk menarik denda dari perusahaan pengeruk mineral itu. Pertama, pemerintah dapat menarik izin ekspor konsentrat yang dilakukan PT FI bila tak membayar denda dan menyelesaikan pembangunan smelter sesuai dengan kesepakatan.
Baca juga : Soal Denda Smelter, Freeport: Sudah Komunikasi dengan Pemerintah
Kedua, pemerintah juga dapat mengambil sikap untuk menahan, atau bahkan menunda pembicaraan perpanjangan kontrak PTFI mengeruk lebih lama sumber daya alam di Papua. Fahmy mendorong agar pengambil kebijakan berani memanfaatkan daya tawar itu.
"Jangan sampai justru pemerintah yang dikendalikan oleh Freeport. Sebab, kerap kali pemerintah seolah tak berdaya bila berhadapan dengan perusahaan yang 48,8% dimiliki oleh Freeport-Mc.Moran Inc itu," serga Fahmy.
Baca juga : Demi Freeport, Jokowi Revisi Aturan Pengajuan Perpanjangan Kontrak Pertambangan
Pada 2018-2019 lalu, misalnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PTFI diharuskan membayar denda kepada pemerintah karena kedapatan melakukan pencemaran lingkungan. Namun kata Fahmy, denda itu tak dibayarkan dan pemerintah hanya diam.
Itu serupa dengan temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023 yang menyebutkan adanya potensi keterlambatan pembangunan smelter Manyar di Gresik oleh PTFI. Dari potensi keterlambatan itu, pemerintah dapat menarik denda senilai US$501,94 juta, setara Rp7,79 triliun (kurs Rp15.334).
"Ini terulang lagi, PTFI abai membangun smelter yang disyaratkan . Padahal dalam divestasi tiga syarat, pertama kepemilikan saham 51% untuk Indonesia. Kedua, membangun smelter. Ketiga, meningkatkan royalti," kata Fahmy.
"Namun pembangunan smelter tidak dipenuhi dalam beberapa tahun, tidak pernah siap, selalu ada alasan. Itu akhirnya mendorong Freeport meminta tetap ekspor konsentrat. Permintaan sudah dipenuhi pada 2020, diundur sampai Juni 2024. Tapi minta lagi, dan pemerintah selalu memberikan permintaan itu," sambungnya.
Itu menurut Fahmy menunjukkan betapa lemahnya pemerintah Indonesia dihadapan Freeport-Mc.Moran, diduga karena pemerintah takut pada ancaman yang diberikan oleh Freeport seperti pemberhentian produksi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Padahal ancaman itu kata Fahmy hanya gertak sambal semata. Pasalnya, Freeport-Mc.Moran merupakan perusahaan terbuka yang melantai di bursa Amerika Serikat. Bila ancaman itu benar dilakukan, otomatis harga jual saham akan terjun bebas dan jauh lebih merugikan. (Z-4)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved