Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong upaya pemerintah yang menargetkan pada 2023 belanja produk dalam negeri untuk pengadaan barang jasa (PBJ) pemerintah mencapai 95% atau senilai Rp1.171 triliun.
Komitmen ini disampaikan Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023), di Hall C, Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Apkasi Pertemukan End User dan Produsen melalui Ajang APN 2023
Sutan Riska menekankan 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong dibelanjakan produk dalam negeri. Bupati Dharmasraya ini menambahkan event APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang ditetapkan tersebut.
“Melalui momentum APN 2023, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga bisa berinteraksi langsung dengan penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan pada tahun anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk untuk tahun anggaran 2024,” katanya.
Sutan Riska juga melaporkan event APN yang terselenggara sebanyak empat kali ini bukan sekadar exhibition, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada pengguna anggaran terkait pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.
"Kami juga membuka ruang konsultasi bagi pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN,” katanya.
Baca juga: Transaksi E-Katalog Capai Rp161,3 T
Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerja sama dengan multipihak, termasuk swasta.
“Seperti dalam APN 2023, kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” tukasnya.
Sebagai pembicara kunci yakni, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo.
Yulianto mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yuli menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan Presiden Jokowi terkait PBJ khususnya di pemerintahan yakni meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
Baca juga: Presiden Kembali Ingatkan Belanja Produk dalam Negeri
"Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8%,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023. Mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro saat memberikan arahan sebelum membuka secara resmi APN 2023, mengatakan langkah Apkasi melibatkan pihak swasta pada kegiatan ini patut diacungi jempol.
“Perlu disadari membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita butuh semua kekuatan untuk menyejahterakan rakyat."
"Maka, tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi itu. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” pungkasnya. (RO/S-2)
Kebutuhan kereta api di Tanah Air terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan jalur yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi baru.
Penghapusan atau pembebasan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat berlaku terbatas.
Penghapusan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tertuang dalam kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat tak berlaku umum untuk semua produk.
Indef mengingatkan risiko pencabutan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat membuka keran impor tanpa imbal balik.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani merespons permintaan Amerika Serikat (AS) soal barang impor bebas penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menegaskan relaksasi mesti selektif
Vivo X Fold 5 yang tertulis memiliki nomor model V2429 terlihat muncul dalam laman TKDN, memperoleh kandungan dalam negeri sebesar 40,13% dan mendukung koneksi 5G
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
LEMBAGA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada November mendatang.
Nilai transaksi belanja barang dan jasa melalui katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (E-Blangkon) Jawa Tengah telah mencapai Rp263,9 miliar
Pemulihan jaringan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), dari informasi yang pihaknya terima per malam ini, Kamis (27/6), tim Kominfo dan BSSN sedang melakukan migrasi data dari backup server
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved