Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penghapusan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tertuang dalam kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat tak berlaku umum untuk semua produk.
Peniadaan TKDN disebut berlaku terbatas, terutama pada produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). "Tidak (dihapus). Itu ada sektornya, per sektor. Tarif pun untuk ICT tidak ada tarif," kata Airlangga kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7).
Dia juga menegaskan, ketentuan mengenai ekspor mineral kritis (critical mineral) juga tetap berlaku sama, yaitu bukan barang mentah atau raw material pada komoditas tertentu. Dengan kata lain, produk-produk mineral yang telah diatur untuk dilarang ekspor dalam bentuk mentah juga berlaku dalam kesepakatan dengan AS.
"(Yang diekspor adalah) processed mineral," kata Airlangga.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan, Indonesia masih melakukan negosiasi dan membahas lebih dalam perihal kesepakatan yang dibuat dengan AS.
Dia juga mengungkapkan, lembar fakta dan pernyataan bersama yang dirilis oleh AS merupakan poin-poin umum dari perundingan yang telah dan sedang dilakukan oleh kedua negara. "Itu nanti baru akan berlaku setelah dilakukan penandatanganan oleh kedua negara. Sekarang ini mereka sedang sibuk, kita juga sibuk di internal," kata Haryo.
"Pemerintah juga sedang menyusun respons dari joint statement yang dikeluarkan oleh AS. Ini sudah mulai dibicarakan juga dengan K/L, karena memang butuh waktu. Kalau kita ingin semua cepat selesai," tambahnya. (Mir/I-1)
Airlangga juga mengatakan dalam waktu dekat akan kembali mengirim tim ke Washington DC untuk melanjuti pembahasan terkait tarif dagang kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat hingga lebih 50 juta orang atau melebihi pengguna kartu kredit
Pembahasan masih dalam tahap negosiasi bilateral sehingga belum ada kesepakatan final mengenai komoditas apa saja dari Indonesia yang akan dikenakan tarif tambahan tersebut.
Pemerintah juga memperhatikan pola belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, Indonesia harus mampu mengarahkan perekonomian nasional untuk terus bangkit dan harus mampu bersaing dengan perekonomian global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved