PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat meningkatkan belanja produk dalam negeri. Langkah itu sebagai antisipasi menghadapi ketidakpastian global saat ini.
"Kita semuanya harus menyadari bahwa kegentingan global itu masih merupakan sebuah ancaman yang tidak ringan. Ketidakpastian global juga memunculkan risiko-risiko yang sulit diprediksi, yang sulit kita hitung," ujar presiden dalam acara Pembukaan Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/3).
Jokowi mengatakan krisis global berdampak pada sejumlah bank di Amerika Serikat. Semua negara, ujarnya, menunggu efek domino dari krisis tersebut.
Baca juga: Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi: Semua Ngeri
"Kita tahu baru sehari, dua hari, tiga hari yang lalu hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bankrut. Dua hari muncul lagi bank berikutnya yang collapse, Signature Bank," papar Jokowi.
Jokowi kecewa dana yang terkumpul dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru dibelikan produk impor. Menurutnya pembelian produk dalam negeri perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional.
Baca juga: Penutupan Silicon Valley Bisa Menguntungkan Indonesia
"Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali APBN itu uangnya penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Deviden yang kita miliki di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), royalti dari tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan. Dikumpulkan dengan sangat sulit. Tidak mudah sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor," keluh presiden.
Presiden mengungkapkan banyak sekali pembelian produk impor. Padahal pemerintah telah menerapkan kebijakan belanja produk dalam negeri.
"Saya awal-awal kaget. Saya buka. Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan," tegas presiden.
Kebijakan pembelian produk dalam negeri, tegas presiden, sudah dimulai sejak 2022. Menurutnya Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan serupa pada 2023 dengan mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah.
"Kita sih sudah 2022, tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan. Jadi apa yang kita sudah bolak- balik melakukan pertemuan. Seingat saya saya udah bicara penggunaan produk dalam negeri keempat. Saya hadir terus," tegasnya.
Produk-produk dalam negeri, terang Jokowi, telah masuk dalam elektronik katalog (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia memperkirakan ada sekitar 3,4 juta produk dari semula 50 ribu. "Saya hanya titip kalau sudah masuk barang-barang produk dalam negeri ke e-katalog jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli," tegasnya.
Ia mendorong BUMN, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk membeli produk di e-katalog tersebut. Pemerintah menargetkan 95% dari pagu anggaran barang dan jasa dibelikan produk dalam negeri. Dengan demikian ia meyakini pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan naik.
"Kalau ini bisa kita lakukan industri dalam negeri, industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kita semuanya akan hidup dan berkembang," ucap presiden. (Z-3)
