Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SAAT ini pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia sampai 20 tahun ke depan.
Merespons hal tersebut, peneliti tambang dari Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh memperpanjang IUPK Freeport untuk sekarang ini.
"Itu mau dikasih izin sama Presiden, gak boleh, harus selesaikan dulu (kontrak sampai) 2041," kata Ferdy saat dihubungi pada Minggu (19/11).
Menurut Ferdy, di aturan undang-undang yang berlaku, waktu dua tahun sebelum masa berakhir kontrak, maka barulah perusahaan bisa mengajukan perpanjangan kontrak, apabila presiden memperpanjang kontrak Freeport dalam waktu dekat artinya presiden telah melanggar konstitusi.
"2041 itu sebelum masa berakhir kontrak, baru presiden berhak untuk mengajukan perpanjangan, artinya perusahaan itu ajukan itu tunggu 2038," tegasnya.
Baca juga:
> Jokowi Diminta Batalkan Perpanjangan Izin Operasi Freeport
> Jokowi Ungkap RI Segera Tambah 10% Saham Freeport
Selain itu, ia juga menjelaskan mengapa Freeport meminta agar perpanjangan kontrak yang berakhir di 2041 diperpanjangan sekarang karena Freeport punya investasi besar sekitar US$18-20 miliar.
"Kalau dia tidak mau mengambil risiko, ya gak usah dilanjutkan, itukan tambang underground. Saya pernah tahu dari Presiden Direktur Freeport bahwa mereka mau minta perpanjangan sebelum masa berakhir kontrak. Kemungkinan mereka minta karena Presiden Jokowi adaptif dengan kepentingan mereka. Jangan sampai Presiden Jokowi ada maunya dengan Amerika, Amerika ingin melihat Indonesia ini ditengah Pemilu," ungkapnya.
Lalu, Ferdy juga menyebut bahwa Freeport terlalu banyak ambil untung dari tanah Papua karena produksi saat ini mencapai 170.000 matrik ton bijih per hari.
"Itu untung sekali, nilai investasi mereka dengan Return Of Investment (ROI), ROI nya lebih besar, makanya saya bilang sekarang kan sudah ada MIND ID jadi saya berharap MIND ID bukan hanya penerima deviden disitu," ujar dia.
Ia berpesan agar Presiden Jokowi harus mengatur secara ketat agar MIND ID bisa terlibat dalam operasional di Freeport agar pada 2041 nanti apabila masa perpanjangan PT Freeport telah selesai maka itu bisa dikelola oleh MIND ID.
"Setelah divestasi Vale kemarin kita berharap jangan dulu perpanjang Freeport, saya tidak setuju kalau diperpanjang sekarang, tunggu 2038 karena itu aturan Undang-Undang," tandasnya. (Z-6)
Jam operasional truk tambang di Jalan Parung Panjang sudah diatur hanya pada pukul 22.00 sampai 05.00 WIB. Namun, pergerakan truk ditemukan tetap terjadi di luar waktu tersebut.
Proyek lima tahun ini akan mendukung pembatasan merkuri pada komunitas penambang rakyat di Provinsi Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Riau.
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Sudah saatnya Kalsel menghentikan eksploitasi SDA (tambang) batu bara secara membabi buta dan ekspansi industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit yang mengancam kelestarian lingkungan.
Baku, Azerbaijan – Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Salah satu hal yang harus dilakukan terkait adanya tambang ilegal adalah penegakan hukum.
Layanan langsung pembuatan NIB tersebut dilaksanakan melalui program Sarana Kemudahan Izin Cepat untuk Pelaku Usaha Beraksi On the Spot (Sakiceup Boss
Pengawasan merupakan bagian penting agar tak terjadi adanya pelaku usaha yang sudah beraktivitas tapi perizinannya belum ditempuh.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) DKI Jakarta mengampanyekan urus perizinan #BisaDariRumahsebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan saat ini sudah 900 perusahaan diizinkan beroperasi oleh Kemenperin
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kemenperin berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar protokol pencegahan covid-19
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved