Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menuturkan pemerintah Indonesia segera menambah kepemilikan saham sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041. Hal ini disampaikan Kepala Negara usai bertemu Chairman Freeport McMoRan (FCX), Ricard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.
Di 2018, Pemerintah Indonesia telah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) 2x10 tahun ke PTFI hingga 2041. Pemerintah pun memberikan syarat perpanjangan kontrak setelah 2041 yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia. Dengan rencana itu, pemerintah bakal mengantongi 61% kepemilikan saham PTFI. Sisanya dikuasai Freeport McMoRan.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi dalam keterangan resmi, Selasa (14/11).
Baca juga: Vale Sepakat Lepas 14 Persen Saham ke MIND ID
Selain penambahan saham PTFI 10%, pemerintah juga meminta perusahaan raksasa pertambangan dari Arizona di AS itu, membangun fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) di Fakfak, Papua Barat, sebagai syarat perpanjangan IUPK PTFI.
Presiden Jokowi menuturkan negosiasi terhadap persyaratan tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
“Berharap selesai di akhir bulan ini,” pungkasnya.
Baca juga: Hidrogen Jadi Energi Utama di Masa Depan
Dalam keterangan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menilai Freeport menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter di lokasi lain di Indonesia, yakni di Kabupaten Fakfak. Saat ini, PTFI tengah menyelesaikan pembangunan Smelter Manyar di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur. Pabrik smelter itu baru bisa beroperasi secara penuh pada akhir 2024.
“Tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, Papua,” ucap Erick.
Lebih lanjut, Erick mengungkapkan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi bersama CEO Freeport McMoRan dibahas juga mengenai kerja sama program hilirisasi yang dilakukan Freeport. Ia menyebut Freeport tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga saja, melainkan telah membangun smelter untuk mengolahnya.
“Ini investasi yang memang untuk hilirisasi kita. Tadinya hanya murni pertambangan emas dan cooper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya dengan membuka smelter yang di Surabaya,” imbuhnya.
(Z-9)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved