Peningkatan Jumlah Smelter tak Diimbangi Penguatan Produksi Nikel

INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini. Fakta tersebut menimbulkan ironi besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Lonjakan impor itu disorot Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) sebagai tanda adanya masalah struktural dalam rantai pasok hilirisasi nasional.

Menurut FINI, ekosistem hilirisasi hanya dapat berjalan stabil jika empat elemen utama—tambang, smelter, pasar, dan kebijakan—terkoneksi dengan baik. Ketika salah satunya melemah, seluruh sistem terguncang. Pada kondisi saat ini, titik lemah itu berada pada ketersediaan bahan baku tambang.

Baca juga : Smelter Nikel Matte 100 Persen PMDN Masuki Tahap Awal Commissioning

Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, menjelaskan bahwa perubahan aturan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun mempersempit ruang perencanaan perusahaan tambang. Di saat bersamaan, kapasitas smelter terus bertambah secara agresif sehingga jarak antara kebutuhan dan produksi makin melebar.

“Dengan RKAB tahunan, pelaku tambang sulit menyusun rencana produksi jangka panjang, sementara permintaan smelter melonjak sangat cepat,” ujar Arif dalam keterangannya, Kamis (20/11).

Padahal, Indonesia memiliki cadangan nikel mencapai 55 juta ton logam atau sekitar 45 persen cadangan global. Namun peningkatan kapasitas smelter, baik berbasis pirometalurgi maupun hidrometalurgi, jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan produksi tambang. Ketidakseimbangan ini membuat suplai bijih tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan industri.

Baca juga : Era Baru Industri Nikel Hijau Dimulai, PT Ceria Produksi Ferronickel Perdana

Situasi tersebut mendorong Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina. Ironinya, cadangan nikel Filipina hanya sekitar 4 persen cadangan global—jauh lebih kecil dibanding Indonesia. Arif menyebut impor terjadi karena dua alasan utama: pasokan dalam negeri yang belum memadai dan kebutuhan blending untuk mencapai komposisi kimia tertentu.

“Beberapa smelter memerlukan rasio kimia yang tidak selalu tersedia dari bijih lokal. Secara teknis blending diperlukan. Tapi fakta bahwa kita harus mengimpor bijih tetap menjadi alarm besar,” katanya.

Ledakan kapasitas smelter memang luar biasa. Pada 2017, produksi nikel kelas dua hanya sekitar 250 ribu ton. Namun pada 2024, kapasitasnya melonjak menjadi 1,8 juta ton nikel kelas dua dan 395 ribu ton nikel kelas satu. Peningkatan masif ini tanpa penguatan sektor hulu membuat risiko kelangkaan bahan baku semakin besar.

Jika ketersediaan bijih terus mengetat, dampaknya bisa menjalar luas—biaya produksi meningkat, operasi smelter terganggu, dan investasi lanjutan seperti industri baterai dapat terhambat. “Kalau pasokan hulu tidak diperkuat, hilirisasi tidak akan berkelanjutan. Kita bisa kehilangan momentum,” ujar Arif.

Ia mendorong pemerintah menata ulang kebijakan, termasuk penguatan eksplorasi, peningkatan kepatuhan teknis, serta prioritas RKAB bagi tambang yang terintegrasi dengan smelter.

Di tengah peluang besar menjadi pemain utama industri baterai dunia, Indonesia diingatkan untuk memastikan satu hal mendasar: jangan sampai kekurangan bahan baku di tanah yang menjadi rumah bagi cadangan nikel terbesar di dunia. (Fal/M-3)