Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan fokus mengembangkan transportasi publik sebagai upaya menanggulangi masalah besarnya biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dikeluarkan pemerintah.
Rencana program tersebut disampaikan Tim Visi- Misi Pemenangan Anies-Muhaimin, Wijayanto Samirin, dalam Debat Tim Capres bertajuk Arah dan Wajah Pasar Modal Indonesia 2024 di Grha Cimb Niaga Jakarta, Kamis (9/11).
"Masyarakat tidak punya uang cukup, tidak kuat beli BBM sehingga disubsidi. Solusi yang terbaik menurut saya adalah pengembangan transportasi publik sehingga mereka bisa beralih dari kendaraan pribadi," ujar Wijayanto.
Baca juga: 3 Bacapres Tawarkan Solusi Permasalahan BBM
Ia menjelaskan, nantinya infrastruktur transportasi publik akan diterapkan dengan teknologi account base ticketing. Sistem tiket itu terhubung dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan pembeliannya bisa dilakukan dengan menggunakan telepon seluler.
Saat ini, lanjutnya, teknologi tersebut sedang dalam tahap persiapan dan akan diterapkan di wilayah DKI Jakarta.
Baca juga: Jokowi Dinilai Presiden yang Paling Layak Jadi Sutradara
"Kalau pakai kartu bisa dipinjam siapa-siapa, tapi, kalau HP tidak mungkin dipinjam, sehingga seseorang membeli tiket berdasarkan dengan strata ekonominya," jelasnya.
Dengan cara itu, menurutnya, permasalahan besarnya biaya subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah selama ini akan bisa ditanggulangi.
Melansir draf Visi, Misi, dan Program Anies-Muhaimin pada Agenda Misi 4, pasangan tersebut akan mengakselerasi pengembangan sistem transportasi umum massal di kota-kota strategis, yang terdiri atas angkutan umum berbasis rel dan jalan sebagai moda utama yang terintegrasi dengan sistem mobilitas aktif serta kendaraan bebas emisi sehingga mampu menjangkau seluruh kawasan kota secara efisien dan berkelanjutan. (Ant/Z-11)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Pemerintah memangkas kuota Pertalite 2026 hingga 6,28%. Subsidi energi diperketat, BBM murah makin dibatasi, dan risiko tekanan ke rakyat menguat.
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
BPS diminta membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun.
PENGALIHAN subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai rasional dilakukan pemerintah agar anggaran negara dapat memberi manfaat secara optimal.
PRESIDEN Prabowo Subianto tengah berupaya meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Saat ini, tercatat 301 sumur minyak yang tersebar di sejumlah wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved