6 P2P Lending belum Penuhi Ketentuan Ekuitas Minimum

ENAM perusahaan penyelenggara peer to peer (P2P) lending belum bisa memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan belum mengajukan peningkatan modal ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Itu merupakan bagian dari 29 perusahaan P2P lending yang berada dalam radar pengawasan otoritas.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers secara daring, Senin (30/10).

"Terdapat 6 dari 29 penyelenggaraan P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan belum mengajukan permohonan peningkatan modal," ujarnya.

Baca juga: AFPI Hormati Keputusan OJK soal Tingkat Suku Bunga Jasa Layanan Fintech

Agusman menambahkan, dari 29 P2P tersebut, 21 di antaranya sedang proses persetujuan peningkatan modal. Sedangkan 2 P2P lending sisanya dalam proses pengembalian izin usaha.

OJK, lanjutnya, telah menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Itu bertujuan agar perusahaan terkait segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar.

Baca juga: Pengamat: Akar Gagal Bayar, Informasi Pinjol tidak Simetris dan Credit Scoring masih Lemah

Diketahui, OJK sebelumnya menentukan besaran ekuitas minimum bagi perusahaan P2P lending menjadi Rp12,5 miliar. Pemenuhan itu dilakukan secara bertahap, yaitu Rp2,5 miliar pada Juli 2023, Rp7,5 miliar di Juli 2024, dan Rp 12,5 miliar pada Juli 2025.

Sedangkan dari sisi kinerja, data OJK menunjukkan perusahaan P2P lending nasional masih mencatatkan hasil positif. Tercatat pertumbuhan outline pembiayaan di September 2023 terus melanjutkan peningkatan menjadi 14,28%, dari Agustus 2023 sebesar 12,46%, dengan nominal sebesar Rp55,70 triliun.

Sementara tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga dan terus membaik menjadi 2,82%, dari Agustus 2023 tercatat 2,88%. (Mir/Z-7)