Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan percepatan proyek strategis nasional (PSN) agar selesai pada 2024. Hal itu disampaikan Bahlil seusai hadir dalam rapat tertutup mengenai proyek strategis nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10).
Terlihat sejumlah menteri turut hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
"Pak Menko (Menko Perekonomian) tadi mengatakan secara progres, Pak Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan agar selesai di tahun 2024. Paling lambat semester pertama akhir," terang Bahlil.
Baca juga: Anggaran Sedikit, Jokowi Ingatkan Perlu Prioritas Pembelian Alutsista
Target itu, sambungnya, ditujukan untuk proyek-proyek nasional oleh pemerintah. Namun, untuk proyek yang bekerja sama dengan swasta, Bahlil mengatakan waktu penyelesaiannya bisa diperpanjang.
"Tapi kalau untuk pemerintah harus selsai semua," tuturnya.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Lebih Percaya Ganjar Lanjutkan Programnya daripada Prabowo
Salah satu proyek strategis nasional pemerintah yang belakangan ini mendapat sorotan adalah Rempang Eco-City, serta rencana pembangunan pabrik kaca oleh perusahaan asal Tiongkok Xinyi Group di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek itu mendapat penolakan dari warga yang terdampak penggusuran. Beberapa waktu lalu, Bahlil mengunjungi Pulau Rempang untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang menolak proyek itu.
"Tadi bapak (Presiden Jokowi) bilang akan lakukan komunikasi lagi ke rakyat Rempang. Saya akan turun terus, karena bapak presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan, saya selesaikan," terang Bahlil.
Ia mengaku saat ini konstruksi belum dilakukan karena pemerintah masih berupaya melakukan pembebasan lahan milik warga. Ia pun menyampaikan akan menyelesaikan target itu secepatnya.
"Lebih cepat, lebih baik," tukasnya. (Z-10)
EKONOM Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono mengapresiasi diplomasi energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama energi RI dengan Jepang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak mengalami perubahan dalam waktu dekat, sebelumnya isu harga bbm pertamina hari ini naik
Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Brunei Darussalam.
Indonesia dan Jepang menandatangani kerja sama mineral kritis dan energi nuklir dalam forum Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pamerkan bukti pembangunan energi inklusif Indonesia di forum internasional Tokyo. Dari program B50 hingga BBM Satu Harga
Indonesia dan Singapura matangkan rencana ekspor listrik bersih! Simak strategi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadikan Kepulauan Riau sebagai hub industri teknologi tinggi dan pusat energi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved