Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menekankan perlu skala prioritas dalam pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Menurutnya modernisasi alutsista memang diperlukan, tetapi keuangan negara terbatas sehingga pembeliannya harus dilakukan secara bijak.
"Iya mesti ada skala prioritas. Alutsista itu penting tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting. Apakah kita akan perang jadi didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana," tutur Jokowi seusai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10).
Baca juga: DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
Modernisasi alutsista, terang Jokowi, akan lebih baik menjadi bagian dari pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Didalamnya, terang meliputi adanya transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas, tegasnya, juga dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Anggaran Terbatas, Presiden: Modernisasi Alutsista Harus Dilakukan dengan Bijak
"Keuangan negara, anggaran negara, apbn kita sangat terbatas dan utk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. sehingga belanja alutsista harus dilakukan bijak, baik caranya maupun peruntukannya," tegas Jokowi.
Pada acara itu, TNI menampilkan koleksi alutsista dari tiga matra yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jokowi menilai alutsista yang dimiliki oleh TNI sudah cukup komplit. Meski demikian ia mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki dan dievaluasi.
"Saya pikir bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Ditampilkan tadi sudah sangat komplit lah meski itu baru sebagian kecil tapi sudah menunjukkan kurang lebih kekuatan kita seperti apa. Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, perlu kita evaluasi tapi secara umum saya kira bagus," ucapnya.
(Z-9)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Pemerintah Inggris dikritik lantaran bergerak dalam kecepatan lambat terkait pertahanan domestik,
EDGE, perusahaan di bidang pertahanan asal Uni Emirat Arab, secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Republikorp.
KOLABORASI lintas sektor kesehatan dan pertahanan menjadi sorotan dalam pembukaan The 2nd International Military Medicine Symposium & Workshop (Imedic 2025) yang digelar di Jakarta.
Kinerja sektor pertahanan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dinilai berhasil memperkuat kemandirian industri strategis nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Sebanyak 133.000 personel TNI dan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) akan dikerahkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas
TNI menggelar gladi bersih persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (3/10).
Ketiadaan buku putih berpotensi merusak kepercayaan negara lain yang selama ini dibangun melalui transparansi sektor pertahanan.
Modernisasi alutsista, mempercepat peremajaan kapal perang, kapal selam, dan sistem senjata untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan menjadi sorotan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved