Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia menjadi panutan baru khususnya bagi negara-negara kepulauan terkait dengan hilirisasi, digitalisasi hingga dana desa.
Luhut menyampaikan, berdasarkan penyelenggaraan KTT Archicpelagic and Island States (AIS) Forum sebelumnya, Indonesia menerima banyak apresiasi dari negara-negara kepulauan yang hadir. Indonesia dinilai menjadi negara sukses dan panutan.
Baca juga: Kementerian Investasi Tetapkan 21 Komoditas Prioritas Hilirisasi, Ini Daftarnya
"Respek negara-negara lain senang sekali, apalagi sekarang ekonomi Indonesia membaik, hilirisasi, digitalisasi, dana desa dan sebagainya membuat mereka melihat Indonesia bahwa ada satu negara yang jadi panutan baru," ujar Luhut dalam FMB 9 Road to Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9).
Luhut mengatakan, langkah pemerintah Indonesia melalui kebijakan hilirisasi dinilai sebagai sikap yang berani dan ingin ditiru oleh beberapa negara termasuk Papua Nugini.
"PM (Perdana Menteri) Papua Nugini bilang mau datang, dia melihat banyak sekali kerja sama di sini, dia lihat hilirisasi di mana kita enggak mau kirim lagi raw materials, mereka mau tiru," kata Luhut.
Baca juga: Fintech Dorong Peningkatan Kecepatan Digitalisasi UMKM
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, AIS Forum akan membahas masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan, beberapa di antaranya adalah tata kelola ruang laut, sampah laut dan perubahan iklim.
Menurut Luhut, forum ini juga tidak berfokus pada investasi bernilai triliunan dolar AS. Sebab, bagi negara berkembang, solusi dalam menghadapi masalah secara konkret lebih penting.
"Kami enggak mau bicara yang triliun dolar, kita bicara yang kecil-kecil saja ya US$10 juta, US$25 juta, tapi konkret pada masalahnya seperti sampah laut, coral reef, replanting mangrove, perikanan. Ini yang kita coba sharing dengan mereka," kata Luhut.
Baca juga: Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Jadi Kunci Menggali Potensi Desa
AIS Forum 2023 dinilai Luhut sebagai ajang unjuk gigi kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin global, terlebih setelah berhasil menyelenggarakan KTT G20 pada 2022 serta KTT ke-42 dan 43 ASEAN.
"Saya kira sudah waktunya lah Indonesia memperkuat posisinya di dunia," kata Luhut.
"Kita bukan negara superpower tapi kita negara yang besar, sekarang kita buat Indonesia lebih efisien, lebih transparan, kita transformasi Indonesia menjadi satu negara yang lebih modern," tutup Luhut.
KTT AIS Forum 2023 mengusung tema Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan, Indonesia mendorong pertemuan yang berfokus pada tiga aspek antara lain pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.
Forum ini dilaksanakan pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali. Diharapkan penyelenggaraan ini dapat dihadiri oleh perwakilan 51 negara kepulauan dan pulau, dengan target 25 kepala negara/pemerintahan dan 30-47 pejabat setingkat. (Ant/S-2)
Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa perusahaan AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengkaji penyetopan ekspor timah. Ia menegaskan ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KEBIJAKAN hilirisasi di industri minerba masih memiliki beberapa hambatan.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved