Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BP Berau Ltd (bp), operator Tangguh dan bertindak atas nama Kontraktor Kontrak Kerja sama Bagi Hasil (PSC) Tangguh, dan PT Kilang Pertamina Internasional (Pertamina), anak perusahaan PT Pertamina (Persero), hari ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk kerja sama dalam mendukung studi yang akan dilakukan Pertamina mengenai potensi pasokan gas dan injeksi CO2 di Tangguh terkait dengan potensi pengembangan amonia biru di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Kontraktor Kontrak Kerja sama Bagi Hasil (PSC) Tangguh terdiri dari bp dan afiliasinya di Tangguh, MI Berau B.V., CNOOC Muturi Limited., Nippon Oil Exploration (Berau), Limited, KG Berau Petroleum Ltd., Indonesia Natural Gas Resources Muturi, Inc. dan KG Wiriagar Petroleum Ltd.
Ditandatangani pada Forum Minyak & Gas Indonesia (IOG) 2023 yang berlangsung pada tanggal 20-22 September 2023 di Nusa Dua, Bali, studi yang dilakukan oleh Pertamina bertujuan untuk mendukung potensi pertumbuhan dalam industri petrokimia, khususnya di Papua Barat sebagai upaya untuk membantu meningkatkan ekonomi lokal.
Baca juga: BP Berau dan Pertamina Studi Bareng Pengembangan Amonia Biru di Bintuni
MoU ini juga membuka jalan bagi bp dan Pertamina dalam mendukung transisi energi dengan menyediakan produk energi bersih melalui Tangguh CCUS.
Proyek Tangguh CCUS yang dilakukan oleh bp telah mendapatkan persetujuan Plan of Development dari pemerintah Indonesia pada tahun 2021, dengan pekerjaan FEED yang sedang berlangsung dan rencana persetujuan proyek dalam waktu dekat.
Tangguh berada pada posisi yang tepat dan memiliki potensi untuk menjadi pusat CCS pertama di negara ini bagi penghasil emisi baik domestik maupun internasional.
Saat ini Pertamina sedang mempelajari peluang untuk mengoptimalkan potensi pasokan gas di Teluk Bintuni, Papua Barat, serta memanfaatkan Tangguh CCUS untuk memproduksi amonia biru, sebagai salah satu alternatif energi bersih untuk masa depan. Upaya kolaboratif ini dapat menjadi terobosan dalam membuka jalan untuk memproduksi energi bersih dari negara ini.
Baca juga: Rajin Laporkan Transaksi Biosolar Subsidi Mencurigakan, SPBU di Sleman Dapat Apresiasi Pertamina
Kathy Wu, bp Regional President Asia Pacific, Gas & Low Carbon Energy, mengatakan,"Sebagai perusahaan energi yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari lima dekade, kami dengan bangga mendukung Pertamina dan pemerintah Indonesia dalam agenda net zero melalui potensi pasokan gas dan injeksi CO2 di Tangguh. MoU ini menandakan kerja sama strategis kami dengan Pertamina."
Taufik Aditiyawarman, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, menyatakan: "PT Kilang Pertamina Internasional berkomitmen untuk menyelesaikan Trilema Energi dengan menyediakan energi yang tidak hanya mencukupi dan terjangkau, tetapi juga berkelanjutan bagi negara dengan agresif mengeksplorasi energi bersih alternatif baru, termasuk amonia biru, yang merupakan salah satu pendorong utama produksi listrik bersih dengan co-firing."
Teknologi CCS Dorong Capai Sertigfikasi Biru
"Sebagai pelaku usaha bidang refinery dan petrokimia hilir, kolaborasi PT KPI dengan perusahaan hulu minyak dan gas untuk membawa teknologi CCS adalah faktor penting dalam mencapai sertifikasi Biru dengan mengurangi lebih dari 70% emisi CO2 dari proses produksi Amonia. MoU ini merupakan awal dari upaya kolaboratif antara Pertamina dan bp untuk mendukung agenda net zero yang telah menjadi komitmen penting pemerintah Indonesia," jelas Taufik.
Baca juga: Pembelian LNG Pertamina dari Cheniere Energy Kini Menguntungkan
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mendukung inisiasi kolaborasi KPI ini, karena dapat berkontribusi pada pengembangan energi transisi baik Pertamina dan Indonesia.
"Ini menjadi langkah penting bagi pengembangan energi transisi, selain menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina memiliki peran untuk menjadi leader dalam mendukung target net zero emission," ujar Fadjar.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (RO/S-4)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Australian Bureau of Statistics (ABS) resmi memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) untuk periode 2025-2029.
PT Modern Internasional Tbk (MDRN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan General Technology of China (Genertec), salah satu BUMN terbesar Tiongkok.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
MoU itu mencakup pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan penekanan khusus pada sertifikasi halal berbasis teknologi blockchain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved