Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu mengampanyekan gerakan stop boros pangan. Pasalnya, selama ini diketahui banyak makanan yang terbuang di Indonesia akibat konsumsi makanan yang berlebihan.
“Jadi kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Selasa (11/9).
Tito melanjutkan, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) harga komoditas beras diketahui tengah mengalami kenaikan. Karena itu, upaya dalam mengampanyekan gerakan stop boros pangan menjadi hal yang penting dan mampu membantu pengendalian harga. Dirinya mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi naiknya harga komoditas beras.
Baca juga: Presiden Pastikan Indonesia Impor Beras Lagi
“Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” tambahnya.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Berkaitan dengan upaya itu, Mendagri mendorong agar Bapanas dapat bekerja sama dengan Pemda. Dengan demikian, diharapkan bantuan tersebut terdistribusi secara tepat sasaran.
Di samping itu, Mendagri juga mendorong daerah agar ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Pemda dapat mengoptimalkan upaya itu melalui instrumen anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Meredam Kenaikan Harga Beras
“Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinsos, maupun dari BTT,” tambahnya.
Lebih lanjut untuk menyikapi potensi kenaikan harga beras, Tito mengimbau daerah untuk ikut pula mengampenyekan langkah diversifikasi pangan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat didorong agar tidak hanya bergantung kepada komoditas beras, melainkan juga makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang. Apalagi makanan tersebut selama ini juga telah banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia timur. (Z-6)
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved