Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyampaikan dalam waktu dekat atau pada pertengahan Agustus mendatang, pihaknya akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait kelangkaan stok gas elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah.
"Masa sidang depan kan memang pasti rapat dengan Menteri BUMN, akan kita tanyakan saat rapat terkait masalah itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (26/7).
Martin mengaku sudah meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memasifkan operasi pasar tabung gas tabung melon di beberapa wilayah. Politikus NasDem itu menambahkan dirinya akan mengecek langsung di beberapa titik kecamatan soal ketersediaan stok elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat daerah.
Baca juga : Elpiji 3 Kg Langka, BUMN akan Tambah Pasokan
Dari pengawasan tersebut, kata Martin, akan menjadi bahan laporan hasil peninjauan Komisi VII kepada Menteri BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah solutif atas masalah tersebut.
Baca juga : Elpiji 3 Kg Langka, Pertamina Temukan Kasus Elpiji Oplosan di Karawang
"Dalam waktu dekat saya akan cek langsung di lapangan. Dari hasil pengecekan kita akan dijadikan bahan masukan untuk BUMN," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menerangkan Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Program tersebut ditujukan agar ada pembatasan pembelian gas subsidi supaya tidak terus membengkak.
Pertamina Patra Niaga memperkirakan hingga akhir tahun ini penyaluran elpiji subsidi akan melebihi kuota dari penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sebesar 8 juta metrik ton (MT) di tahun ini. Pada Mei 2023, penyaluran elpiji PSO meningkat 5% dibandingkan Mei 2022 dan lebih besar 8,4% dibanding dengan kuota Januari-Mei 2023. Tercatat penyaluran elpiji 3 kg sudah menembus 3,32 MT hingga Mei 2023 atau setara 41,6% dari kuota yang ditetapkan.
"Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran masih terus kita lakukan uji coba. Saat ini kita sedang mencocokan data pembeli dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," jelas Irto.
Uji coba telah dilakukan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, Mataram dan daerah lainnya. Warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kg diminta membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kemudian datanya dicatat oleh penjual atau agen. Sosialisasi program ini tengah digencarkan ke berbagai penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan).
"Pendataan masih sedang progres di 411 kota/kabupaten," pungkas Irto. (Z-8)
Garuda Muda memastikan langkah ke final usai menang 7-6 atas Thailand setelah penendang terakhirnya, Burapha, gagal menembus gawang Muhammad Ardiansyah dalam laga semifinal.
Pujian terhadap mentalitas Hokky juga datang dari sang kapten tim, Kadek Arel.
Final kali ini menjadi penampilan ketiga timnas U-23 Indonesia di ajang yang sebelumnya bernama Piala AFF U-23.
KETUA Umum PSSI Erick Thohir memastikan proses naturalisasi dua calon pemain tim nasional Indonesia masih menunggu kelengkapan dokumen resmi
Erick berharap suporter tetap hadir mendukung perjuangan tim nasional secara langsung di stadion.
Erick Thohir mengungkapkan telah menghubungi dua pemain Timnas Indonesia U-23, Hokky Caraka dan Jens Raven, menjelang laga krusial kontra Thailand dalam semifinal Piala AFF U-23 2025.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved