Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyampaikan dalam waktu dekat atau pada pertengahan Agustus mendatang, pihaknya akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait kelangkaan stok gas elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah.
"Masa sidang depan kan memang pasti rapat dengan Menteri BUMN, akan kita tanyakan saat rapat terkait masalah itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (26/7).
Martin mengaku sudah meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memasifkan operasi pasar tabung gas tabung melon di beberapa wilayah. Politikus NasDem itu menambahkan dirinya akan mengecek langsung di beberapa titik kecamatan soal ketersediaan stok elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat daerah.
Baca juga : Elpiji 3 Kg Langka, BUMN akan Tambah Pasokan
Dari pengawasan tersebut, kata Martin, akan menjadi bahan laporan hasil peninjauan Komisi VII kepada Menteri BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah solutif atas masalah tersebut.
Baca juga : Elpiji 3 Kg Langka, Pertamina Temukan Kasus Elpiji Oplosan di Karawang
"Dalam waktu dekat saya akan cek langsung di lapangan. Dari hasil pengecekan kita akan dijadikan bahan masukan untuk BUMN," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menerangkan Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran. Program tersebut ditujukan agar ada pembatasan pembelian gas subsidi supaya tidak terus membengkak.
Pertamina Patra Niaga memperkirakan hingga akhir tahun ini penyaluran elpiji subsidi akan melebihi kuota dari penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sebesar 8 juta metrik ton (MT) di tahun ini. Pada Mei 2023, penyaluran elpiji PSO meningkat 5% dibandingkan Mei 2022 dan lebih besar 8,4% dibanding dengan kuota Januari-Mei 2023. Tercatat penyaluran elpiji 3 kg sudah menembus 3,32 MT hingga Mei 2023 atau setara 41,6% dari kuota yang ditetapkan.
"Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran masih terus kita lakukan uji coba. Saat ini kita sedang mencocokan data pembeli dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," jelas Irto.
Uji coba telah dilakukan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, Mataram dan daerah lainnya. Warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kg diminta membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kemudian datanya dicatat oleh penjual atau agen. Sosialisasi program ini tengah digencarkan ke berbagai penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan).
"Pendataan masih sedang progres di 411 kota/kabupaten," pungkas Irto. (Z-8)
Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan dicoba untuk memperkuat timnas senior Indonesia pada FIFA Matchday awal September mendatang.
POSISI direktur teknik (dirtek) PSSI yang definitif akhirnya resmi diisi setelah dua tahun kosong. PSSI mengumumkan perekrutan Alexander Zwiers sebagai dirtek baru
PSSI kini mengalihkan fokus persiapan Garuda Muda untuk menghadapi Libanon.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenang kedekatannya dengan Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem IGK Manila. Yang berkesan saat kerja sama di Persija
PSSI resmi mengumumkan daftar pemain yang akan memperkuat Tim Nasional U-17 dalam ajang Piala Kemerdekaan yang digelar di Medan, Sumatra Utara, pada 12-18 Agustus 2025.
Presiden telah menandatangani surat terkait pengajuan naturalisasi untuk Zijlstra.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved