Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di beberapa daerah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengungkapkan Polres Karawang telah membongkar praktik pengoplosan gas tabung melon di Dusun Babakan Cedong, RT 04/RW 01, Desa Parungsari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin (24/7).
Area Manager Comm, Rel, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan, sampai saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk rincian terkait jumlah tabung baik elpiji 3 kg maupun elpiji nonsubsidi sebagai barang bukti masih dalam proses penyelidikan.
"Pertamina berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengungkap oknum pengoplos elpiji di Kabupaten Karawang," ungkapnya dalam keterangan pers, Rabu (26/7).
Baca juga: Tahun ini, 68 Agen LPG di Babel Kena Sanksi Pertamina Sumbagsel
Eko menegaskan pengoplosan gas elpiji merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta proses pemindahan dan pengisian yang berbahaya karena tidak sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pertamina, tuturnya, akan bertindak tegas dan tidak mentolerir apabila ada lembaga penyalur yang terbukti melanggar sesuai tingkat kesalahannya sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Eko mengimbau kepada masyarakat untuk membeli elpiji di pangkalan resmi Pertamina karena sesuai dengan harga yang di tetapkan serta mendapatkan LPG yang terjamin kualitasnya.
Baca juga: Sempat Hilang 2 Pekan, Pertamina Tambah 400 Ribu Tabung 3 Kg
“Jika masyarakat menemukan atau mencurigai adanya praktik kecurangan di lapangan, dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dan aparat yang berwenang di lokasi setempat atau bisa melaporkan ke call center kami di 135,” tutup Eko.
Sebelumnya, diberitakan Media Indonesia, warga di wilayah Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, Pangandaran dan Garut, Jawa Barat, mengeluhkan kenaikan harga gas elpiji 3 kg akibat kelangkaan produk energi tersebut.
Gozali, 37, warga Kecamatan Tarogong Kidul mengatakan, harga kebutuhan gas elpiji 3 kg yang dijual di setiap pengecer memang sangat tinggi telah berlangsung lama dan sekarang ini mencapai Rp25 ribu per tabung. Kenaikan harga yang terjadi membuat warga kesusahan.
Sementara itu, Andri Fauzi, 37, warga Indihiang mengatakan, kebutuhan gas elpiji sekarang ini telah mengalami kenaikan di setiap pengecer atau warung di Kota Tasikmalaya harganya dijual Rp23 ribu per pertabung dan di setiap pengkalan seharga Rp20 ribu. (Z-1)
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi tanda krisis koordinasi.
"Total kita siapkan 1.120 tabung gas elpiji 3 kg, harga sesuai HET Rp18 ribu per tabung,"
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved