Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri (Wamen) BUMN I Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan perusahaan BUMN, PT Pertamina (Persero) akan menambah pasokan gas elpiji 3 kilogram (kg) di su agen atau pangkalan gas elpiji resmi. Hal itu sebagai solusi atas kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah.
Seperti di Kendari, Kabupaten Kolaka Timur di provinsi Sulawesi Tenggara, Malang Jawa Timur, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, warga setempat mengeluh kelangkaan gas tabung melon.
"Kita sudah reviu soal ini. Nanti kita akan tambah stok di setiap depo," kata Tiko, sapaan akrab Kartika di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (26/7).
Baca juga : Elpiji 3 Kg Langka, Pertamina Temukan Kasus Elpiji Oplosan di Karawang
Wamen BUMN menegaskan secara nasional stok elpiji 3 kg berada di level aman. Namun diakuinya, di beberapa daerah terjadi kekurangan stok elpiji 3 kg akibat peningkatan konsumsi dari masyarakat.
"Sebenarnya secara nasional stoknya memadai, namun beberapa di tempat kita mesti drop lebih banyak lagi," ucapnya.
Baca juga : Elpiji 3 Kg Langka, Jokowi Tegaskan Gas Bersubsidi Hanya untuk Warga Kurang Mampu
Tiko pun membantah penyebab utama kelangkaan gas elpiji 3 kg disebabkan maraknya praktik oplosan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
"Enggak ada soal itu, iya cuma masalah stok saja," pungkasnya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dihubungi terpisah, mengeklaim pihaknya telah melakukan penambahan pasokan gas elpiji 3 kg agar stok di pangkalan bisa terjaga. Namun, tidak dijelaskan detail soal penambahan stok tersebut ada di titik atau wilayah mana saja.
"Kami sudah tambah pasokan elpiji. Ini ada peningkatan konsumsi setelah libur kemarin," ujarnya.
Irto menambahkan pemerintah daerah (pemda) juga perlu memastikan agar penyaluran gas elpiji 3 kg aman dengan cara menggelar operasi pasar yakni menjual murah dengan harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung.
Teguran Keras
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Joko Widodo menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kelangkaan gas elpiji 3 kg di beberapa daerah karena masalah ini meresahkan masyarakat.
"Presiden harus tegur Erick Thohir agar fokus menyelesaikan masalah kelangkaan gas melon ini. Ingatkan Erick jangan terlalu asik mengurus sepak bola" ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai pesiden pemegang tongkat komando tertinggi di struktur pemerintahan, dapat memanggil menteri yang bersangkutan untuk segera tugaskan masalah distribusi gas melon 3 kilogram ini.
"Jangan terkesan melempar tanggung-jawab kepada bawahan," sebutnya
Ia menambahkan ada peningkatan permintaan gas tabung melon pasca pandemi covid-19. Namun diperkirakan kelebihan kuota tersebut tidak lebih dari 2,7 persen atau kekurangan sebesar 0,3 juta ton LPG 3 kg. "Artinya over kuota tidak banyak. Semestinya gas elpiji 3 kilogram tidak langka dan bahkan turun harga," tuturnya. (Z-4)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved