Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal ekspor ilegal bijih nikel ke Tiongkok. Pada periode Januari 2020 hingga Juni 2022, sebanyak 5,3 juta ton bijih nikel telah diekspor secara ilegal ke Negeri Tirai Bambu.
"Jujur saya tidak tahu sama sekali. Kami telah sepakat melarang ekspor nikel sejak Januari 2020," ungkapnya di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (30/6).
Soal dugaan adanya kebocoran pengawasan dari pemerintah perihal praktik ilegal tersebut, Bahlil enggan menanggapi secara dalam.
Baca juga : Faisal Basri Ungkap Penyelundup Nikel ke Tiongkok Orang Dekat Presiden Jokowi
"Saya enggak tahu-lah soal itu. Yang penting kita sepakat ada larangan ekspor nikel," ucapnya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM pun meminta KPK untuk mengusut polemik tersebut dengan memberikan hukuman pidana jika terbukti ada oknum yang sengaja menyelundupkan bijih nikel Indonesia ke Tiongkok karena merugikan negara. Dari keterangan KPK, gara-gara ekspor ilegal komoditas tersebut, kerugian negara dari sisi royalti dan bea keluar sebesar Rp575 miliar dan selisih ekspor yang diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun.
"Kalau sampai itu terjadi, proses hukum saja. Negara ini kan negara hukum. Enggak boleh dibiarkan hal itu terjadi," tutupnya. (Ins/Z-7)
Baca juga : Marak Ekspor Ilegal Nikel hingga Dikritik IMF, Pemerintah Perlu Tegas Jalankan Hilirisasi
Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia melakukan protes kepada Kementerian Perdagangan terkait pelarangan ekspor minyak jelantah atau used cooking oil (UCO).
SALAH satu topik yang mengemuka dalam debat ketiga capres terkait Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Ganjar menegaskan KSS sangat penting ketika berhadapan dengan negara maju.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuding IMF menerapkan standar ganda kepada Indonesia perihal larangan hilirisasi Indonesia.
KEBIJAKAN Pemerintah Indonesia soal larangan ekspor mineral mentah terus memunculkan polemik. Pemerintah pun diminta tegas menjalankan
ORGANISASI Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) terus berupaya membantu pemerintah RI dalam gugatan pelarangan ekspor bijih nikel di World Trade Organization (WTO)
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.
Pengamat pertambangan Ferdi Hasiman menilai aktivitas tambang nikel yang dijalankan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mendesak pemerintah menindak tegas tambang-tambang nikel yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, angkat suara terkait isu penambangan yang akan dilakukan di wilayah Raja Ampat, Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved