Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandangan dan penilaian dari lembaga internasional IMF terhadap kebijakan larangan ekspor Indonesia merupakan hal yang wajar. Namun, bukan berarti itu diterima dan harus dilaksanakan oleh pemerintah.
"IMF (International Monetary Fund) boleh punya pandangan, itu Article IV mereka. Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita," ujarnya kepada pewarta di gedung DPR, Selasa (4/7).
Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pelarangan ekspor produk mentah sumber daya alam (SDA) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menguatkan perekonomian Indonesia.
Baca juga: Bahlil Tuding IMF Pasang Standar Ganda soal Larangan Hilirisasi RI
Dari pelarangan ekspor itu, pengambil kebijakan mendorong agar produk-produk mentah SDA diolah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah. "Dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, jadi enggak ada hubungannya (dengan IMF) menurut saya," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia untuk memilah dan tidak menambah daftar hasil sumber daya alam (SDA) sebagai komoditas yang dilarang untuk diekspor.
Baca juga: Pengamat: Pernyataan IMF soal Hilirisasi Mengangkangi Kedaulatan RI
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
Atas alasan itu, IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
(Z-9)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
ADA masa ketika sebuah ekonomi perlu ditata dengan hati-hati, yakni menjaga stabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia titik terang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Salah satu faktor utama pelambatan ekonomi dunia ialah kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas tajam proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun 2025 menjadi 1,8%, turun drastis dari prediksi sebelumnya 2,7%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved