Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandangan dan penilaian dari lembaga internasional IMF terhadap kebijakan larangan ekspor Indonesia merupakan hal yang wajar. Namun, bukan berarti itu diterima dan harus dilaksanakan oleh pemerintah.
"IMF (International Monetary Fund) boleh punya pandangan, itu Article IV mereka. Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita," ujarnya kepada pewarta di gedung DPR, Selasa (4/7).
Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pelarangan ekspor produk mentah sumber daya alam (SDA) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menguatkan perekonomian Indonesia.
Baca juga: Bahlil Tuding IMF Pasang Standar Ganda soal Larangan Hilirisasi RI
Dari pelarangan ekspor itu, pengambil kebijakan mendorong agar produk-produk mentah SDA diolah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah. "Dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, jadi enggak ada hubungannya (dengan IMF) menurut saya," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia untuk memilah dan tidak menambah daftar hasil sumber daya alam (SDA) sebagai komoditas yang dilarang untuk diekspor.
Baca juga: Pengamat: Pernyataan IMF soal Hilirisasi Mengangkangi Kedaulatan RI
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
Atas alasan itu, IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
(Z-9)
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Salah satu faktor utama pelambatan ekonomi dunia ialah kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas tajam proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun 2025 menjadi 1,8%, turun drastis dari prediksi sebelumnya 2,7%.
Secara keseluruhan di tingkat global, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% (yoy) pada 2025.
Erfan juga kerap menyoroti keresahan dirinya melihat tingginya kasus penderita kanker serviks yang berbanding lurus dengan angka kematian akibat menyebarnya virus HPV ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved