Menaker Ida Fauziyah Nilai ILC Berdampak Positif bagi Indonesia

KONFERENSI Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-111 resmi ditutup.

Beberapa rekomendasi dan resolusi dihasilkan antara lain adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, pelindungan tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran ILO 2024/25.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan hasil ILC berdampak positif bagi Indonesia dalam pembangunan ketenagakerjaan khususnya untuk memajukan keadilan sosial.

Baca Juga: Hasil Positif Konferensi Perburuhan Internasional ke-111 untuk Indonesia 

“Indonesia mendukung sepenuhnya agenda memajukan keadilan sosial ini untuk dilaksanakan komprehensif dan tanpa me-ninggalkan siapapun,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.

Dalam sidang pleno ILC ke-111 di Jenewa, Swiss, itu Ida berpidato menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja.

Pertama, memastikan keter-sediaan penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat.

Kedua, revitalisasi kelembagaan pasar kerja sebagai kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja.

Terakhir, meningkatkan kualitas serta kondisi kerja melalui pelindungan bagi pekerja dalam mendukung transisi yang berkeadilan akibat perubahan iklim.

Akses Pekerja terhadap Perlindungan Sosial

 

Ida juga menekankan pentingnya akses pekerja terhadap pelindungan sosial yang komprehensif melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kerja sama internasional yang lebih luas.

 

“Keadilan sosial adalah bagian dari lima prinsip dasar negara Indonesia yang dirancang oleh para pendahulu kami untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” ucapnya.

Baca juga: Menaker Ajak Masyarakat Berkerja ke Jepang sebagai Specified Skill Workers

Melalui forum ILC tersebut, Menteri Ida juga mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong peningkatan daya saing kawasan ASEAN terhadap ekonomi global.

“Saya harap kita dapat terus menjaga suasana kekeluargaan tripartit ini. Bukan hanya momen ILC sebagai delegasi yang berjuang untuk kepentingan nasional kita, tapi juga terus bawa spirit kebersamaan ini dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif,” tutup Ida.

Mendukung penuh

Menanggapi hasil positif ILC, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan Indonesia juga mendukung kesimpulan yang diadopsi Komite Recurrent Discussion mengenai pelin­dungan tenaga kerja.

“Resolusi yang diadopsi mengarahkan langkah ke depan untuk pelindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, memadai, dan efektif bagi semua pekerja, serta menciptakan dasar untuk pengembangan rencana aksi,” kata Haiyani.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menyatakan Indonesia mendukung kesimpulan yang diadopsi Komite General Discussion mengenai Transisi yang Adil.

“Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak. Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi adil menuju ekonomi dan masyarakat berkelanjutan sebagai dasar tindakan dan referensi sentral guna pembuatan kebijakan,” kata Indah.

Baca juga: RI Dorong Negara Non-Blok Percepat Pemulihan Ketenagakerjaan Global

Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Budi Hartawan menekankan pengembangan SDM jadi perhatian serius dunia dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ketenagakerjaan. Maka itu, diperlukan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, termasuk melalui inovasi dalam bidang pemagangan. 

Sebagai negara anggota ILO sejak 1950, Budi menekankan Indonesia akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi baru ILO terkait standar pemagangan berkualitas. “Dalam adopsi rekomendasi baru mengenai pemagangan ini diberikan definisi jelas tentang pemagangan dan ditentukan standar internasional pelaksanaan untuk pemagangan berkualitas, termasuk hak dan pelindungan peserta magang,” kata Budi. 

Siap bekerja sama

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menjelaskan pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dalam memperkuat penerapan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Penerapan Hak untuk Berserikat dan Perundingan Bersama. 

“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi 98, sesuai prioritas dan kebijakan nasional kami.”

Sebagai negara demokrasi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, pemerintah Indonesia terbuka dengan dukungan ILO untuk memperkuat penerapan Konvensi 98 di Indonesia. 

“Kami berharap kerja sama ini dapat lebih meningkatkan kese-larasan penerapan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di Indonesia dengan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi 98,” kata Anwar. 

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Wakil Tetap RI Febrian A Ruddyard menyatakan konferensi itu mengadopsi Program dan Anggaran ILO untuk tahun 2024/25.

Baca juga: Indonesia Hadapi Tantangan Besar Penyediaan Lapangan Kerja

“Saya menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung kinerja ILO dan mengajak semua anggota ILO terlibat kerja sama konstruktif dan saling percaya, serta mendorong ILO untuk mende-ngarkan dan mengakomodasi kekhawatiran semua anggota secara seimbang dan adil, berdasarkan konsensus internasional,” katanya. 

Sekjen Anwar yang juga ketua delegasi Indonesia pada ILC ke-111 ini mengapresiasi kolaborasi aktif semua delegasi dari unsur pekerja (SP/SB), pengusaha (Apindo dan Kadin), dan kementerian/lembaga (Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kementerian Setneg, Kemenlu, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan) serta perutusan tetap republik Indonesia Jenewa, sejak persiapan ILC di Jakarta hingga persidangan ILC di Jenewa.

“Kami sepakat bersama-sama meningkatkan pembangunan nasional bidang ketenaga­kerjaan ke depan,” tutup Anwar. (RO/Ant/S-2)