Efek Beragun Aset Syariah, Wapres: Hindari Instrumen Berisiko Tinggi

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP), di Bursa Efek Indonesia, Senin (19/6). Wapres menyampaikan sejumlah pesan penting kepada pelaku sektor keuangan dan otoritas pengawas yang terlibat.

Wapres mengingatkan, bahwa bisnis keuangan merupakan bisnis kepercayaan yang sangat vital terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pelaku sektor keuangan, otoritas pengawas, dan seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki standar pengetahuan, profesionalitas, serta moral etika yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan.

"Pelaku usaha, regulator dan pengawas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada," tegas Wapres.

Baca juga : EBA SP Syariah Pertama Diharapkan Dongkrak Pembiayaan Perumahan Syariah

Keamanan data, sebut Wapres, lalu sistem dan investasi nasabah harus betul-betul terlindungi.

"Hindari instrumen produk-produk dengan risiko tinggi yang dapat menimbulkan gagal bayar, seperti pada kasus kredit perumahan di Amerika Serikat yang memicu krisis ekonomi global pada tahun 2008," kata Wapres.

Baca juga : Wapres Minta Perbedaan Tanggal Idul Adha Tidak Menjadi Polemik

Selain itu, Wapres menekankan, inovasi ragam instrumen keuangan agar terus dikembangkan, termasuk instrumen keuangan syariah. Hadirnya produk-produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat tentu akan mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional," kata Wapres optimistis.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur PT Sarana Multigriya Finance (Persero) Ananta Wiyogo, mengungkapkan bahwa EBAS sebagai sekuritisasi syariah pertama, dan merupakan sinergi lintas BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan market share ekonomi syariah di Indonesia. "Sehingga dapat mendorong terwujudnya perluasan pasar serta inklusi keuangan di pasar modal," kata Ananta.

Ananta juga menekankan peran instrumen keuangan syariah ini bagi beragam kalangan masyarakat.

"Sumber dana tersebut diharapkan dapat menjadi solusi perbankan dalam mengatasi risiko maturity mismatch dan mendorong upaya menekan gap kepemilikan rumah di Indonesia," kata Ananta. (Z-4)