Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai mayoritas komoditas utama penyumbang inflasi Jawa Barat berasal dari dan kenaikan tarif air minum oleh Perusahaan Air Minum (PAM).
Kenaikan bahan pokok dengan andil inflasi terbesar tersebut berasal dari minyak goreng sebesar 0.0083 persen (rata-rata 3 tahun terakhir) dengan frekuensi inflasi 31 kali sepanjang 3 tahun terakhir.
Adapun terhadap komoditas pangan lainnya, tambah Ecky, tercatat memiliki andil terhadap inflasi yang berfluktuasi.
Baca juga: Pusbarindo Dukung Pemerintah Stabilkan Harga Bawang Putih
Beberapa komoditas tersebut di antaranya, seperti telur, bawang merah dan aneka cabai juga kenaikan tarif PAM di Kota Bandung, sehingga pada tahun 2022 inflasi mencapai 6,04 persen (yoy).
“Kenaikan tarif tersebut menunjukan bahwa pengaturan kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah memerlukan koordinasi dan sinergi baik dari timing yang tepat,” ujar Ecky kepada Parlementaria, usai memimpin pertemuan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar dan Pemprov Jabar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/6).
Selain itu, faktor global maupun domestik sangat berdampak terhadap inflasi di Jawa Barat.
Berbagai upaya dilakukan BI dan Pemprov dalam rangka menekan laju inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Baca juga: Mendagri Pastikan Inflasi Terkendali, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Terjaga
Selain itu juga akselerasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Koordinasi, Inovasi dan Sinergi. Kebijakan serta dukungan anggaran menjadi kunci utama pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Barat,” ujar politikus Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ecky menjelaskan perkembangan inflasi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan tren yang semakin terjaga.
Pada Mei 2023, Inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat secara tahunan tercatat sebesar 4,32 persen (yoy) lebih rendah daripada Desember 2022 sebesar 6,04 persen (yoy).
Baca juga: BPS Catat Penurunan Inflasi pada Mei 2023
Berdasarkan rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat beberapa komoditas bahan pokok penting yang menjadi penyumbang inflasi dengan frekuensi yang cukup tinggi, diantaranya komoditas Beras, Daging Sapi.
Pengendalian Inflasi Harus Diperkuat
Sehingga, Ecky menilai koordinasi erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya pengendalian inflasi semakin harus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023
“GNPIP harus semakin memperkuat dan memperluas inovasi dan digitalisasi produksi pangan secara end-to-endguna mendorong produktivitas dalam upaya stabilisasi harga pangan,” jelas Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Baca juga: Antisipasi Inflasi, Presiden Minta Kepala Daerah Rajin Cek Harga di Pasar
Untuk solusi jangka pendek dalam mengatasi inflasi, Ecky menyarankan harus memperbanyak operasi pasar komoditas pangan strategis termasuk penyaluran Beras SPHP.
Adapun penyaluran berasa tersebut di 1.598 titik per 13 Juni 2023 pada semua saluran distribusi di 27 Kab/Kota se Jawa Barat.
Ecky mengingatkan menjelang Iduladha 1444 H, Bank Indonesia dan Pemprov harus memperkuat tracking dan monitoring harga pangan strategis agar inflasi tetap terjaga.
“Ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian diantaranya harga telur ayam, bawang, cabai dan daging yang sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” tutupnya. (RO/S-4)
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga acuan atau BI Rate ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved