Pengamat: Kebijakan PMN 2024 Untuk BUMN Rp57,9 Triliun Sebaiknya Ditunda

MENTERI BUMN Erick Thohir mengusulkan suntikan modal Rp 57,9 triliun untuk 8 BUMN di tahun 2024. Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR RI karena beban APBN 2023 sudah semakin berat.

"Apalagi, perusahaan BUMN sedang diterpa isu dugaan manipulasi laporan keuangan," kata Achmad Nur Hidayat, melalui keterangan yang diterima, Rabu (14/6).

BUMN yang akan diberikan penyertaan modal negara 2024 adalah BUMN karya yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp 10 triliun dan usulan tambahan untuk tiga BUMN Karya sebesar Rp 24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024, yaitu untuk restrukturisasi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 8 triliun.

Baca juga : Erick Thohir Seriusi Opsi Merger BUMN Karya, Dari 9 Jadi 4

"Padahal BUMN karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan," kata Achmad.

Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es dimana perusahaan plat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk me-make up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara akhir-akhir ini.

"Oleh karena itu sebaiknya pemerintah memerintahkan audit independen terhadap seluruh laporan keuangan BUMN sebagai syarat BUMN dapat menerima penyertaan modal negara," kata Achmad.

Baca juga : OJK Monitor Restrukturisasi Kredit WIKA dan Waskita

Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak tahun 2016. Hal ini menunjukan sudah 6 tahun lebih praktek pemolesan financial report BUMN tidak terendus.

"Untuk antisipasi agar PMN sebesar Rp57,9 triliun tidak disalahgunakan, sebaiknya ide pemberian PMN BUMN untuk 2024 ditunda terlebih dahulu sampai keluar audit independen seluruh BUMN pruden dan tidak ada manipulasi," kata Achmad.

BUMN tidak Baik-baik Saja

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Temuan sementara manipulasi dilakukan atas persetujuan penuh dari Komisaris dan Jajaran Direksi BUMN karya tersebut. Ini menunjukan proses pengawasan dan tata kelola BUMN tersebut tidak sehat padahal Menteri Erick Thohir selalu membawa tema AKHLAK untuk perbaikan tata kelola BUMN.

Baca juga : 3 BUMN bakal Disuntik PMN Rp28,6 Triliun

Slogan AKHLAK BUMN tidak menjadi alat efektif untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan petinggi dan pengawas BUMN tersebut.

BUMN sendiri telah didera banyak kasus seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan Krakatau Steel dimana kasus tersebut menunjukan perilaku koruptif dari oknum petinggi BUMN memperkaya diri dan kelompoknya.

"Sulit mengatakan bahwa BUMN hari ini baik-baik saja," kata Achmad.

Baca juga : DPR Bakal Cermati Persoalan Utang Waskita Karya

Penundaan pemberian PMN kepada BUMN sampai dilakukan Audit Besar terhadap Laporan Keuangan BUMN terlebih dahulu agar praktik manipulasi financial report tidak terulang lagi.

Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian PMN dari sejak 2021-2023. Tiga tahun terakhir tersebut BUMN menerima modal negara mencapai Rp166.31 triliun dimana masing-masing PMN 2021 sebesar Rp69 triliun, PMN 2022 sebesar Rp56 triliun dan PMN 2023 sebesar Rp41,32 triliun.

Dana besar tersebut belum terbukti memberikan manfaat kepada publik melalui pelayanan BUMN yang murah dan terjangkau. Listrik dan BBM untuk publik nyatanya terasa semakin mahal setiap tahunnya.

Baca juga : Erick Jamin Proyek Waskita Tetap Berjalan Meski PMN Dibatalkan

"Lantas untuk apa PMN untuk BUMN tersebut bila sekedar mempercantik laporan keuangan yang ternyata kecantikannya adalah manipulatif. Untuk itu setop penyertaan modal negara untuk BUMN sampai BUMN benar-benar bebas dari praktik koruptif dan manipulatif," kata Achmad. (Try/Z-7)