Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PT Wijaya Karya Tbk (Wika) berkomitmen terus berkontribusi dalam mewujudkan konstruksi berkelanjutan. Komitmen ini dibuktikan dengan keberhasilannya sebagai BUMN karya dengan ESG Risk Rating 29,8 (medium) atau yang terbaik di industrinya berdasarkan hasil perhitungan sustainalytics.com.
Sebagai informasi, Environmental, Social and Governance (ESG) merupakan tiga hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam bisnis proses yang berkaitan dengan penyediaan dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur, guna membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito mengungkapkan pihaknya berkomitmen menerapkan kebijakan berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang melalui praktik berkelanjutan dalam seluruh bisnis serta mengintegrasikan strategi dan aktivitasnya ke dalam tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG.
"Kami harus menjadi pionir dan pemimpin dalam penerapan ESG di industri konstruksi. Dengan penerapan ESG yang semakin terdepan, Wika akan mampu menjaga kepercayaan dan meraih dukungan stakeholders terhadap setiap langkah yang diambil," ujar Agung. Komitmen besar perusahaan dalam mengimplementasikan ESG terbukti dengan melibatkan Prof. Rhenald Kasali selaku Ketua ESG Indonesia.
BUMN tersebut menerapkan ESG pada pusat kepemimpinan berbasis kearifan lokal bernama Wikasatrian. Lokasinya berada di antara tiga gunung, yakni Salak, Pangrango, dan Geulis. Potensi unik inilah yang menjadikan Wikasatrian sebagai tempat budi daya hayati khas Jawa Barat sekaligus tempat berinteraksi dan belajar dari segenap unsur di alam sekitarnya.
Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap energi terbarukan, Wika melaksanakan berbagai proyek terkait dalam beberapa tahun terakhir seperti PLTP Lumut Balai 1 & 2 yang memiliki kapasitas 110 MW, PLTS ITN Malang berkapasitas 1,5 MWp, PLTS Rooftop dan Cold Storage Solar Rooftop berkapasitas 5,6 MWp, serta konversi mesin nelayan dari diesel ke LPG. Berkat produktivitas penjualan tersebut, Wika mengalami kenaikan laba kotor di kuartal II 2023 mencapai Rp779,04 miliar. (Ant/Z-2)
Tujuh orang saksi telah diperiksa terkait kasus robohnya gedung empat lantai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah (Slipi), Jakarta Barat.
Penyelidikan anggota Polres Metro Jakarta Barat menyebutkan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka atas insiden gedung empat lantai ambruk
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra menjelaskan perihal pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) khusus pekerja di sektor konstruksi.
PP Presisi menjalankan langkah strategis guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dibagi menjadi 3 pilar, sosial, lingkungan, dan pendidikan.
PT Utama mengadakan pembersihan area lingkungan masjid secara gratis dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut bulan suci Ramadan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku dirinya belum mengetahui dan mendapatkan laporan rinci dari jajarannya terkait rencana restorasi rumah dinas Gubernur DKI
PROYEK pembangunan ruas jalan kawasan ekonomi khusus (KEK) sepanjang 25 Kilometer dari Labuan Bajo menuju Golo Mori diketahui menunggak pajak hingga Rp 9,2 Miliar.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mendalami kasus korupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol layang MBZ tahun 2016–2017.
Keempat BUMN karya yang terancam bangkrut itu menjadi penggerak utama dalam proyek-proyek infrastruktur besar yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan akan melakukan konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur atau karya.
SUSPENSI perdagangan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dipandang berdampak pada kinerja saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya lainnya.
MENTERI BUMN Erick Thohir mengusulkan suntikan modal Rp 57,9 triliun untuk 8 BUMN di tahun 2024. Usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved