Injeksi Modal Negara ke Wika Harus Jelas Peruntukannya

DIREKTUR eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menegaskan injeksi modal untuk PT Wijaya Karya (Wika) sebesar Rp6 triliun harus jelas peruntukannya. Jangan sampai tambahan penyertaan modal negara (PMN) itu dipakai untuk membayar utang Wika.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang penambahan penyertaan modal RI ke dalam modal saham perusahaan PT Wijaya Karya TBK.

"Untuk proyek-proyek yang diguyur dari PMN ini harus jelas. Namun, ada ketentuan PMN tidak diperbolehkan untuk bayar utang, itu perlu direviu lagi," ujar Yunus kepada Media Indonesia, Senin (1/4).

Baca juga : Pemerintah Beri Tambahan Modal Rp6 Triliun untuk Wijaya Karya

Ia berpandangan PMN yang diberikan harus bisa untuk membayarkan kewajiban jangka pendek proyek Wika agar permasalahan finansial bisa teratasi. Wika juga dituntut untuk transparan dalam menganggarkan alokasi dana dalam sebuah proyek. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Untuk proyek IKN ini harus jelas penganggarannya dan mana yang penugasan atau bukan penugasan. Jangan ambisi membangun IKN, BUMN yang harus dipaksa karena memengaruhi kinerja finansial BUMN," ucapnya.

Yunus menuturkan bila Wika dibebani untuk mengerjakan proyek strategis pemerintah yang tidak feasible atau tidak layak, maka pengelolaan dana negara berupa PMN ke perusahaan pelat merah perlu diawasi ketat.

Baca juga : Komitmen Wijaya Karya Wujudkan Konstruksi Berkelanjutan

Dikonfirmasi terpisah, Corporate Secretary PT Wijaya Karya (WIKA) Mahendra Vijaya menjelaskan PMN sebesar Rp6 triliun akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, khususnya modal kerja proyek strategis nasional (PSN).

Dari catatan Wika sebelumnya, PMN yang diajukan sejak 2023 lalu digunakan untuk menyelesaikan pembangunan empat proyek di IKN dan 37 PSN hingga 2025.

"PMN ini untuk penyelesaian proyek strategis nasional. Dari jumlah proyek itu, sebagian besar ditargetkan selesai di tahun ini," terangnya.

Mahendra kemudian menegaskan dana PMN Rp6 triliun tidak dipakai untuk membiayai utang-utang Wika sebelumnya.

"Tidak (untuk utang). PMN tersebut sepenuhnya untuk modal kerja tersebut," pungkasnya. (Ins/7)