Pengadaan Tanah di IKN Ditargetkan Rampung Bulan Ini

MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menargetkan akan menyelesaikan pengadaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, rampung pada bulan ini. Hal tersebut sampaikan secara daring dalam rapat bersama sejumlah menteri pada Minggu (11/6).

Hadi menjelaskan Ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket dikatakan sudah selesai dan 6 paket masih dalam proses penyelesaian.

"Keenam hal tersebut kita targetkan akan selesai akhir Juni ini, Pak Menko,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (13/6).

Baca juga : Pengamat Apresiasi Gerak Cepat Bahlil Layani Investor Arab Saudi di IKN

Secara rinci 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi, pengadaan lahan Bendungan Sepaku Semoi tahap I, bangunan sadap atau intake Sungai Sepaku tahap I dan perubahan intake Sungai Sepaku tahap II.

Baca juga : Quantum Siap Dukung Investasi Energi Bersih untuk IKN

Lalu, pengadaan lahan untuk infrastruktur IKN tahap I, sistem penyediaan air minum (SPAM) instalasi pengelolaan air di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, bypass Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoi tahap II, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan Jalan Tol akses menuju IKN dari Karang Joang-KTT Kariangau-Sp.Tempadung-Jembatan di Pulau Balang.

Dalam rapat ini Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan progres pengukuran kadastral sampai penerbitan hak pengelolaan (HPL).

“Kami sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan saat ini sedang dilakukan pemasangan tanda batas di IKN oleh Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Hadi melanjutkan untuk perizinan pemetaan dengan pesawat nirawak atau drone akan terbit dalam minggu ini dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber di Kalimantan Timur dan Kementerian Perhubungan.

"Penyelesaian penerbitan HPL targetnya 27 Juli 2023,” paparnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemimpin rapat menegaskan, waktu yang tersisa dari target penyelesaian penyediaan tanah tidaklah banyak. Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bekerja semaksimal mungkin.

“Kita berpacu dengan waktu, kalau bisa kerjakan sendiri semua, waktunya sudah mepet ini,” tegasnya. (Z-8)