9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan

SEMBILAN fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, Selasa (23/5).

Parlemen juga telah mengagendakan rapat paripurna yang beragendakan pemberian pandangan pemerintah atas tanggapan yang diberikan fraksi pada hari ini. "Pandangan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPR untuk disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa, 30 Mei 2023," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus selaku pimpinan rapat.

Baca juga : Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, DPR: Lebih Memihak Masyarakat Kelas Atas

Kendati menyetujui usulan KEM PPKF yang disampaikan pemerintah, sembilan fraksi turut memberikan catatan kepada pengambil kebijakan guna menjadi pertimbangan di dalam pembahasan.

Fraksi PDIP misalnya, meminta agar asumsi-asumsi yang telah disusun pemerintah disertai dengan upaya dan kebijakan yang tepat. Juru Bicara fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan produktivitas sektoral.

Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini

Selain itu, kebijakan fiskal yang bakal dijalankan di tahun depan didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang.

"Strategi jangka pendek perlu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sedangkan jangka panjang adalah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelas Masinton.

Middle income trap

Sementara fraksi NasDem memberikan catatan mengenai target-target yang ada di dalam KEM PPKF usulan pemerintah. Salah satunya ialah target pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,3% hingga 5,7% di tahun depan.

Juru Bicara fraksi NasDem Fauzi H. Amro menilai, target tersebut belum mencukupi untuk mendorong Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah (middle income). Sebab, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 6% bila pemerintah ingin serius mengeluarkan Indonesia dari middle income trap.

"Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk mengangkat Indonesia dari jurang middle income trap sebelum tahun 2045. NasDem memandang perlu upaya lebih keras dengan bauran kebijakana moeneter dan fiskal agar menyentuh angka pertumbuhan ekonomi 6%," terang Fauzi.

Sedangkan fraksi PKS memberikan catatan mengenai kebijakan insentif perpajakan yang masif diberikan pemerintah. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak semestinya dioptimalisasi untuk mengungkit uang masuk ke kas negara, alih-alih sebaliknya.

"Pemeirntah perlu menilai insentif pajak mana yang efektif atau tidak. Pemberian insentif perpajakan tanpa adanya monitoring bisa membuat tidak presisinya estimasi belanja perpajakan," tutur Juru Bicara fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. (Z-4)