Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEMBILAN fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, Selasa (23/5).
Parlemen juga telah mengagendakan rapat paripurna yang beragendakan pemberian pandangan pemerintah atas tanggapan yang diberikan fraksi pada hari ini. "Pandangan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPR untuk disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa, 30 Mei 2023," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus selaku pimpinan rapat.
Baca juga : Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, DPR: Lebih Memihak Masyarakat Kelas Atas
Kendati menyetujui usulan KEM PPKF yang disampaikan pemerintah, sembilan fraksi turut memberikan catatan kepada pengambil kebijakan guna menjadi pertimbangan di dalam pembahasan.
Fraksi PDIP misalnya, meminta agar asumsi-asumsi yang telah disusun pemerintah disertai dengan upaya dan kebijakan yang tepat. Juru Bicara fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan produktivitas sektoral.
Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini
Selain itu, kebijakan fiskal yang bakal dijalankan di tahun depan didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang.
"Strategi jangka pendek perlu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sedangkan jangka panjang adalah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelas Masinton.
Sementara fraksi NasDem memberikan catatan mengenai target-target yang ada di dalam KEM PPKF usulan pemerintah. Salah satunya ialah target pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,3% hingga 5,7% di tahun depan.
Juru Bicara fraksi NasDem Fauzi H. Amro menilai, target tersebut belum mencukupi untuk mendorong Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah (middle income). Sebab, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 6% bila pemerintah ingin serius mengeluarkan Indonesia dari middle income trap.
"Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk mengangkat Indonesia dari jurang middle income trap sebelum tahun 2045. NasDem memandang perlu upaya lebih keras dengan bauran kebijakana moeneter dan fiskal agar menyentuh angka pertumbuhan ekonomi 6%," terang Fauzi.
Sedangkan fraksi PKS memberikan catatan mengenai kebijakan insentif perpajakan yang masif diberikan pemerintah. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak semestinya dioptimalisasi untuk mengungkit uang masuk ke kas negara, alih-alih sebaliknya.
"Pemeirntah perlu menilai insentif pajak mana yang efektif atau tidak. Pemberian insentif perpajakan tanpa adanya monitoring bisa membuat tidak presisinya estimasi belanja perpajakan," tutur Juru Bicara fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. (Z-4)
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, di tengah tantangan global itu, Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi
Dalam RUU APBN TA 2024, DPR melalui Banggar DPR dan pemerintah Indonesia sepakat menyatakan bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut disepakati, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen secara tahunan (yoy) pada 2024, tingkat inflasi dipatok sebesar 2,8 persen (yoy).
Peningkatan anggaran pendidikan harus berdampak signifikan pada capaian target sektor pendidikan yang telah ditetapkan agar peningkatan kualitas SDM bisa tercapai.
Krisis multidimensi pada perekonomian global akibat covid-19 di 2020-2022 lalu juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
APBN 2024 menjadi anggaran terakhir yang akan dijalankan pemerintahan saat ini, sebelum nantinya terjadi peralihan kepemimpinan nasional pada bulan Oktober 2024 nanti.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved