Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) lantaran kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga saat ini cukup baik.
“Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena, kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal pertama ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Adapun pada kuartal I-2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp234,7 triliun per April 2023.
Baca juga: APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp765,8 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp142,2 triliun.
Baca juga: Pemerintah Raup Rp15 Triliun dari Lelang Tujuh Surat Utang
Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy).
Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp156,4 triliun.
“Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp696,3 triliun,” kata dia menambahkan.
Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. (Ant/Z-7)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level (bid) Rp16.390 per dolar AS Kamis (19/6), meskipun demikian imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara dengan tenor 10 tahun naik
PROGRAM 3 juta rumah yang bakal dieksekusi oleh pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan risiko di pasar portofolio. Itu karena salah satu skema pembiayaan ialah penerbitan SBN
Danantara diharapkan dapat mendorong penguatan pasar modal Indonesia. Itu karena kondisi pasar saham di Tanah Air tampak mati suri banyak investor beralih ke Surat Berharga Negara (SBN).
BNI berkomitmen untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan aliran modal asing keluar bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp5,13 triliun. Angka tersebut dihimpun berdasarkan data transaksi 2-5 Desember 2024.
Bank bjb kembali membuka peluang investasi menarik bagi masyarakat melalui penerbitan Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved