Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) lantaran kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga saat ini cukup baik.
“Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena, kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal pertama ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Adapun pada kuartal I-2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp234,7 triliun per April 2023.
Baca juga: APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp765,8 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp142,2 triliun.
Baca juga: Pemerintah Raup Rp15 Triliun dari Lelang Tujuh Surat Utang
Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy).
Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp156,4 triliun.
“Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp696,3 triliun,” kata dia menambahkan.
Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. (Ant/Z-7)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan industri jasa keuangan pada masyarakat terkait literasi keuangan
Sedangkan SBN valas akan dijadikan instrumen pelengkap untuk mengindari crowding out dengan tetap memperhatikan nilai pembiayaan yang menarik.
Kenaikan yield US Treasury sejak Januari 2021 dan diprediksi terus melonjak pascakebijakan stimulus sebesar US$1,9 trilun digelontorkan untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi AS.
Di tahun 2020, BRI tercatat mengelola SBN sebesar Rp284 triliun atau 5,6% dari total SBN yang masih beredar.
Pembelian SBN dari pasar perdana itu untuk menyokong pembiayaan APBN 2021. Langkah Bank Indonesia mengacu surat keputusan bersama dengan Menteri Keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved