Alokasi Dana Pembangunan Jalan Capai Rp203 Triliun, Terbesar di Sumatra

ALOKASI dana yang tersedia untuk pembangunan dan perawatan jalan raya baik nasional maupun daerah mencapai Rp203,5 triliun di 2023. Pulau Sumatra merupakan wilayah yang memiliki alokasi paling besar di tahun ini.

"Belanja pemerintah untuk pembangunan dan maintenance jalan nasional jalan daerah, baik yang tol maupun non tol. Rp203,5 triliun anggaran yang dibelanjakan untuk jalan raya, baik tol maupun non tol. Kalau kita lihat yang paling mendapatkan paling besar adalah Sumatra," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara daring, Senin (22/5).

Tercatat alokasi pembangunan dan perawatan jalan raya di Pulau Sumatra tahun ini mencapai Rp71,5 triliun. Alokasi tersebut telah dan akan digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 119 kilometer (km) dengan nilai Rp1 triliun dan preservasi jalan sepanjang 14.773 km senilai Rp9,7 triliun.

Baca juga: Kucurkan Rp14,6 T, PU-Pera Mulai Perbaikan Jalan Daerah di Juli

Kemudian pembangunan jembatan sepanjang 6.447 meter senilai Rp0,9 triliun dan preservasi jembatan sepanjang 141.469 meter senilai Rp0,8 triliun. 

"Di Sumatra juga yang paling besar terlihat adalah pembangunan jalan tol Sumatera tahap kedua yang mencapai tambahan anggaran Rp28,9 triliun, selain untuk pengadaan tanah bagi jalan raya dan untuk jalan daerah Rp20,3 triliun," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Pengangguran dan Kemiskinan Turun, Pertumbuhan Ekonomi Disebut Berkualitas

Wilayah yang memiliki alokasi pembangunan dan perawatan jalan terbesar kedua ialah Pulau Jawa. Dari data Kementerian Keuangan nilai alokasi yang tersedia mencapai Rp54,1 triliun. Dana itu telah dan akan digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 43 km senilai Rp1,5 triliun.

Lalu preservasi jalan dengan panjang 7.664 km senilai Rp8,3 triliun, pembangunan jembatan sepanjang 1.899 meter dengan nilai Rp1 triliun, dan preservasi jembatan sepanjang 111.849 meter senilai Rp0,6 triliun. Jalan tol yang di pulau Jawa jalan tol Serang-Panimbang senilai Rp700 miliar dan Semarang-Demak Rp1,5 triliun.

Wilayah berikutnya dengan alokasi belanja pembangunan dan perawatan jalan terbesar ialah Pulau Kalimantan, yakni mencapai Rp33,4 triliun yang diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 267 km dengan nilai Rp9,6 triliun, preservasi jalan sepanjang 9.214 km senilai Rp5,7 triliun, pembangunan jembatan sepanjang 2.976 meter senilai Rp1,3 triliun, dan preservasi jembatan sepanjang 103.478 meter senilai Rp0,5 triliun.

Kemudian Maluku dan Papua memiliki alokasi belanja pembangunan dan preservasi jalan senilai Rp19,5 triliun, Sulawesi senilai Rp17,3 triliun, dan Bali dan Nusa Tenggara senilai Rp7,7 triliun. "Ini adalah peta anggaran dan lokasi dari berbagai belanja yang berhubungan dengan jalan nasional dan jalan daerah yang saat ini mendapat perhatian dari Bapak Presiden maupun juga dari masyarakat," kata Sri Mulyani.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengungkapkan, total alokasi dana pembangunan dan preservasi jalan itu berasal dari APBN dan APBD. Uang yang berasal dari APBN berkisar Rp128,9 triliun dan dari APBD berkisar Rp74,6 triliun.

Namun alokasi dana tersebut belum mencakup Instruksi Presiden mengenai pembangunan jalan daerah. Dari rencana awal, pembangunan jalan berdasarkan Inpres diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp32 triliun.

"Tapi tentu kita akan menyiapkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan proyek itu sendiri. Sejauh ini Kementerian PUPR sudah binding proyek yang benar-benar ready, readiness criteria dipenuhi dan sudah mulai menyampaikan kepada Menkeu, ini sekitar Rp14 triliun yang sudah disampaikan Kementerian PUPR kepada Menteri Keuangan," jelas Isa. (Mir/Z-7)