Optimalisasi Dana Pensiun Nasional Bisa Sentuh Rp500 Triliun

INDONESIA dapat lolos dari perangkap status negara berpendapatan menengah (middle income trap) melalui pengembangan sektor keuangan, utamanya dana pensiun. Sebab, bila dana pensiun dimanfaatkan secara optimal, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan mampu menyentuh 30%, atau sekitar Rp500 triliun.

"Kalau kita pakai standar OECD, itu bisa 30% lebih. 30% lebih itu, kalau di 2021 PDB kita sekitar US$1,1 triliun, itu berarti dana pensiun kita potensinya bisa US$330 juta atau hampir Rp500 triliun," ujar Head of Indonesia Financial Group (IFG) Progress Reza Yamora Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/5).

Potensi itu sedianya terlihat dari porsi ketenagakerjaan nasional. Saat ini, jumlah pekerja formal yang ada di Indonesia mencapai 50% dari total tenaga kerja. Dari jumlah itu, hanya 25% pekerja formal yang telah mengakses dana pensiun.

Baca juga: Industri Harus Tumbuh Lebih Tinggi untuk Lolos dari Middle Income Trap

Masih ada 25% pekerja formal, atau bahkan lebih yang dapat didorong untuk ikut mengoptimalisasi pertumbuhan dan pengembangan dana pensiun. Jumlah itu disebut amat besar dan akan memberikan dorongan lebih terhadap kontribusi dana pensiun ke perekonomian dalam negeri.

"Itu besar sekali. Kalau kita bisa punya 30% dari PDB tadi, kita pasti akan berkurang ketergantungan terhadap utang luar negeri, terhadap investasi asing langsung. Dan itu yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura, mereka mengumpulkan dana pensiun, dikelola sendiri," jelas Reza.

Baca juga: Menkeu: Reformasi Pajak Bantu RI Terhindar dari Middle Income Trap

Dengan kata lain, pertumbuhan dana pensiun dapat mengerek Indonesia keluar dari status middle income trap seperti yang dicanangkan pemerintah. Hal yang perlu dilakukan ialah melakukan pembandingan atau merujuk keadaan dan perkembangan dana pensiun di negara maju saat ini.

Reza mengatakan, dibutuhkan pendapatan per kapita sebesar US$22 ribu untuk menjadi negara maju. Saat ini, negara-negara maju dengan pendapatan per kapita itu memiliki sektor keuangan dengan size hingga 300% terhadap PDB. Sedangkan saat ini size sektor keuangan Indonesia terhadap PDB baru berkisar 120%.

"Di 2020 size financial sektor kita itu hanya 120%, masih jauh sekali. Jadi kalau kita tidak bisa menumbuhkan sektor keuangan, kita sulit menjadi negara maju," jelasnya.

Hal lain yang dapat dilakukan ialah melakukan pendalaman pasar keuangan, termasuk di dalamnya dana pensiun. Pasalnya sektor keuangan Indonesia saat ini masih cukup dangkal. Kontribusinya terhadap PDB secara total bahkan tak menyentuh 10%, terlampau jauh dengan perbankan yang mampu mencapai 60%.

Itu menunjukkan adanya ketimpangan di dalam sektor keuangan dalam negeri. Padahal, kata Reza, perbankan juga membutuhkan dukungan dari asuransi untuk menumbuhkan bisnisnya. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya instabilitas di sektor keuangan Indonesia.

"Asuransi itu mengansuransi the whole economy, termasuk perbankan. Kita ini berdiri suatu infrastruktur, di mana yang menopang itu kecil sekali dan yang ditopang itu besar sekali. Itu fakta," urainya.

Berdasarkan laporan Statistik Bank Indonesia pada tahun 2023, kontribusi industri asuransi dan dana pensiun terhadap PDB masih sangat terbatas. Kontribusi kedua industri ini hanya pada kisaran 1% dalam enam tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2022 menurun menjadi hanya 0.86% yang menjadi proporsi terendah dalam enam tahun terakhir.

Peningkatan Literasi Masyarakat tentang Dana Pensiun

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko di kesempatan yang sama mengungkapkan, kunci utama untuk mengembangkan sektor keuangan, utamanya di dana pensiun ialah melalui peningkatan literasi masyarakat. Menurutnya masih banyak salah pemahaman di publik mengenai dana pensiun.

"Dana pensiun yang menjadi bagian dari asuransi itu mestinya dipahami sebagai proteksi. Dengan adanya dana pensiun, itu merupakan cara menjaga standar dan kualitas hidup ketika usia tidak lagi produktif," terang dia.

Sementara itu, Associate Director untuk Penelitian LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki menyatakan sependapat, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan nasional dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan dana pensiun. Itu juga menjadi hal yang penting lantaran Indonesia memiliki bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan.

Bonus demografi itu semestinya bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dana pensiun. 

"Itu berbicara ke 20-30 tahun ke depan. masalahnya, ketika bicara pensiun, orang itu hanya melihatnya dari sisi jangka pendek. Karena ketika kita bicara pensiun, kita tidak tahu akan seperti apa karena itu masih lama, jauh, jadi sulit dibayangkan, orang tidak akan terlalu memikirkan hal itu," kata Jahen.

"Kami merasa bahwa penting untuk paham masalah pensiun karena ini penting bagi social security bagi masyarakat. Mereka harus punya safety net ketika misal nanti ada shock, atau ketika masa tua tidak lagi memiliki pendapatan, ada uang yang bisa digunakan untuk mengisi kebutuhan mereka," pungkas dia. (Mir/Z-7)