Industri Harus Tumbuh Lebih Tinggi untuk Lolos dari Middle Income Trap

MENDORONGN pertumbuhan industri pengolahan dapat menjadi salah satu kunci agar Indonesia bisa lolos dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Itu bisa dicapai asalkan industri manufaktur memiliki pertumbuhan dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. 

Demikian disampaikan ekonom Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus dalam diskusi bertajuk Akselerasi Ekonomi di Ujung Tanduk, Selasa (7/2).

Baaca juga: Visa Umumkan Perubahan Pimpinan di Tingkat Asia Pasifik

"Kalau kita mau keluar dari middle income trap dalam waktu 8-10 tahun, pertumbuhan sektor industri manufaktur itu harus dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional selama lima tahun berturut-turut," tuturnya. 

Hal itu dinilai jitu lantaran industri pengolahan memiliki dampak rambatan (multiplier effect) yang besar pada sektor perekonomian lainnya. Karenanya, dia menyayangkan kinerja industri manufaktur malah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir. 

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, distribusi industri pengolahan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2022 ada di angka 18,34% dengan pertumbuhannya 4,89%. Padahal selama ini sektor tersebut berkontribusi di kisaran 19% hingga 20% terhadap PDB nasional. 

Untuk itu pemerintah diminta untuk bisa mendorong pertumbuhan industri pengolahan lebih tinggi lagi. Bertumbuhnya industri manufaktur dinilai bakal menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih besar dan akhirnya berkontribusi jauh lebih tinggi pada perekonomian. 

Namun Heri mengakui itu merupakan hal yang berat. Sebab Indonesia telah mengalami deindustrialisasi dini. "Tapi yang dialami Indonesia terlalu dini, terlalu cepat deindustrialisasinya. Struktur ekonomi kita belum disertai dengan pergeseran struktur tenaga kerja," terangnya. 

Merujuk data BPS yang dirilis 2020 lalu, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian, yakni 29,46% dari total pekerja. Padahal kontribusi pertanian pada PDB saat itu tercatat di kisaran 12%.                                                                                     

Sementara industri pengolahan yang saat itu berkontribusi pada PDB hingga 19,7% hanya menyerap 14,09% tenaga kerja. "Artinya kue yang sedikit diperebutkan banyak orang. Ini menyebabkan ada residu ketika Indonesia mengalami transformasi ekonomi dan ini tentu menghambat kemajuan ke depan," tutur Heri. 

"Jadi transformasi ekonomi ini berjalan tidak seperti yang seharusnya. Di saat industri leading, harusnya tenaga kerja leading di situ juga," tambahnya.

Deindustrialisasi, lanjut Heri, dipastikan akan dialami oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Namun ada syarat yang mesti dipenuhi agar deindustrialisasi tak memberi dampak buruk, yaitu fundamen perekonomian yang kokoh dan sumber daya alam telah dimanfaatkan secara optimal. 

Indonesia, saat ini baru mulai melakukan optimalisasi SDA melalui penghiliran industri. Bahkan pemerintah juga baru memiliki peta jalan hilirisasi tersebut hingga 2040 mendatang. Guna mencapai titik optimum penghiliran, maka dibutuhkan investasi besar yang bisa mendukung agenda tersebut. 

Di kesempatan yang sama, Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan, upaya penghiliran industri yang digaungkan pemerintah patut untuk didukung. Sebab, melalui hilirisasi, ada potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, nilai tambah dari kegiatan ekspor, hingga peningkatan ekonomi di wilayah industri beroperasi. 

Namun dia juga mengingatkan pemerintah bahwa upaya penghiliran SDA juga perlu didasari pada pertimbangan pasar. Permintaan tinggi, nilai tambah tinggi, dan dapat menjadi substitusi impor menjadi hal mendasar untuk dipikirkan sebelum memutuskan penghiliran komoditas SDA. 

"Semua produk itu kalau kita ekspor, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memenuhi ketentuan pasar global. Artinya, kalau global ingin menerapkan sustainable standard, kita harus penuhi," kata Esther. 

"Jadi ini juga menjadi satu ancaman, bahwa di pasar global ada green economy, sehingga akan berdampak pada produk SDA yang kita ekspor. Sustainability standard itu tidak merusak lingkungan, punya dampak sosial dan punya dampak ekonomi," pungkasnya. (OL-6)