Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali melayani transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, BSI sempat mengalami gangguan layanan pada Senin (8/5). Kini bank syariah itu mengeklaim dapat mentransaksikan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, BSI juga sudah dapat kembali menerima transaksi pembayaran MPN, baik pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Direktur Retail Banking BSI, Ngatari mengatakan, saat ini layanan BSI sudah kembali normal termasuk transaksi krusial MPN dan SPAN Kemenkeu. Para nasabah sudah bisa melakukan transaksi pembayaran gaji, pajak, dan PNBP.
"Alhamdulillah saat ini transaksi MPN dan SPAN di BSI sudah kembali tersambung dan berangsur normal. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi seluruh nasabah yang ingin melakukan transaksi di BSI sebagai salah satu bank operasional mitra Kementerian Keuangan," ucap Ngatari dalam keterangan pers, Senin (15/5).
Baca juga: Layanan BSI KC Jakarta Kembali Normal, Nasabah Mulai Berdatangan
Adapun layanan pembayaran pajak dan PNBP yang sudah kembali normal melalui seluruh channel di BSI, sudah dapat diakses lebih dari 1.100 kantor cabang BSI seluruh Indonesia, BSI Net, CMS dan ATM.
Seiring layanan yang kembali normal BSI membukukan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp30 miliar yang merupakan setoran retail dari lebih dari 2.000 transaksi selama membuka weekend banking pada Sabtu (13/5).
Baca juga: Pakar Keamanan Siber soal BSI: Sekali Data Bocor, Selamanya di Dunia Maya
Selain setoran individu, nasabah mitra BSI juga melakukan setoran dengan total setoran sebanyak Rp6,8 miliar yang berasal dari 108 transaksi. Di samping itu, pada saat melakukan operasional di luar hari kerja (weekend banking) pada Sabtu (13/5), sebanyak 432 orang juga tercatat menjadi nasabah baru BSI.
Selain itu, BSI juga berikan apresiasi bagi seluruh nasabah mulai tanggal 15-21 Mei 2023 berupa cashback Rp 50 ribu setiap transaksi QRIS BSI, yang diakumulasi hingga Rp 500 ribu pada periode tersebut.
Saat ini, BSI memiliki lebih dari 177 ribu merchant QRIS di seluruh Indonesia yang bisa diakses nasabah untuk kemudahan bertransaksi. Baik di merchant food & beverages, fashion, pariwisata, ZISWAF dan sektor lainnya. (Z-7)
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved