Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menyampaikan sumbangan Pertamina untuk negara yang mencapai Rp307,2 triliun membuktikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memberikan kontribusi tak sedikit untuk negara dan rakyat Indonesia.
"Semakin besar kontribusi yang diberikan Pertamina, maka semakin besar pula penerimaan negara. Dengan demikian negara dan masyarakat Indonesia mendapat manfaat dari hasil kinerja Pertamina selama ini," ujar Nasyirul melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/5).
Baca juga: Dari Desa Wisata hingga UMKM, Program Pemberdayaan Pertamina Tampil di ASEAN Summit 2023
Legislator yang akrab disapa Gus Falah itu menambahkan kontribusi dari perusahaan pelat merah itu dapat digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan beragam program kerakyatan.
Menurut dia, hal itu menunjukkan, orientasi dari kinerja Pertamina selama ini adalah kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Kontribusi Pertamina itu membuktikan bahwa perusahaan fokus dalam meningkatkan kinerja, termasuk kinerja operasional selama 2022. Produksi minyak dan gas mereka kan kita lihat tumbuh 8% dari 2021," ujarnya menanggapi kinerja Pertamina selama 2022.
Baca juga: Kinerja Positif, Pertamina Raih Laba Bersih Rp56 Triliun di Tahun 2022
Sepanjang 2022, kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), minyak mentah dan/atau kondensat bagian negara, dan signature bonus.
Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83% dibandingkan pada 2021. Khusus setoran pajak, Pertamina pada 2022 membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88% dibandingkan pada 2021.
Pada 2022, BUMN energi ini mencatatkan laba bersih US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun meningkat 86% dibandingkan pada 2021.
Hal ini, lanjut anggota DPR Dapil Jatim X itu, karena Pertamina sadar betul, bahwa baik buruknya kinerja mereka berdampak pada pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. (Ant/S-2)
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini menerbitkan sebanyak 145.466 paspor
Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi yang diterapkan KKP sejak 2023 telah membawa perbaikan signifikan dalam sistem perikanan tangkap nasional.
LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,2 triliun pada periode Januari hingga 4 Oktober 2024, atau tahun berjalan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
SKIM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Ekonoim Indef Esther Sri Astuti menilai wacana pembiayaan program makan siang gratis yang diambil dari dana BOS perlu ditinjau ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved