Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menyampaikan sumbangan Pertamina untuk negara yang mencapai Rp307,2 triliun membuktikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memberikan kontribusi tak sedikit untuk negara dan rakyat Indonesia.
"Semakin besar kontribusi yang diberikan Pertamina, maka semakin besar pula penerimaan negara. Dengan demikian negara dan masyarakat Indonesia mendapat manfaat dari hasil kinerja Pertamina selama ini," ujar Nasyirul melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/5).
Baca juga: Dari Desa Wisata hingga UMKM, Program Pemberdayaan Pertamina Tampil di ASEAN Summit 2023
Legislator yang akrab disapa Gus Falah itu menambahkan kontribusi dari perusahaan pelat merah itu dapat digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan beragam program kerakyatan.
Menurut dia, hal itu menunjukkan, orientasi dari kinerja Pertamina selama ini adalah kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Kontribusi Pertamina itu membuktikan bahwa perusahaan fokus dalam meningkatkan kinerja, termasuk kinerja operasional selama 2022. Produksi minyak dan gas mereka kan kita lihat tumbuh 8% dari 2021," ujarnya menanggapi kinerja Pertamina selama 2022.
Baca juga: Kinerja Positif, Pertamina Raih Laba Bersih Rp56 Triliun di Tahun 2022
Sepanjang 2022, kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), minyak mentah dan/atau kondensat bagian negara, dan signature bonus.
Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83% dibandingkan pada 2021. Khusus setoran pajak, Pertamina pada 2022 membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88% dibandingkan pada 2021.
Pada 2022, BUMN energi ini mencatatkan laba bersih US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun meningkat 86% dibandingkan pada 2021.
Hal ini, lanjut anggota DPR Dapil Jatim X itu, karena Pertamina sadar betul, bahwa baik buruknya kinerja mereka berdampak pada pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. (Ant/S-2)
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Bea Cukai Sumbagtim capai penerimaan Rp759 miliar atau 190% dari target. Dorong hilirisasi, jaga pengawasan, dan dukung Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
SEJUMLAH pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau terus menuai protes dari berbagai kalangan.
PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini menerbitkan sebanyak 145.466 paspor
Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi yang diterapkan KKP sejak 2023 telah membawa perbaikan signifikan dalam sistem perikanan tangkap nasional.
LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,2 triliun pada periode Januari hingga 4 Oktober 2024, atau tahun berjalan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
SKIM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved