Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,2 triliun pada periode Januari hingga 4 Oktober 2024, atau tahun berjalan. Badan Layanan Umum itu menargetkan perolehan PNBP sepanjang tahun ini sebesar Rp4,2 triliun.
“Saya dorong teman-teman di LMAN tiga bulan ke depan, sampai akhir tahun untuk bisa menambah Rp1 triliun. Jadi selama 2024 ini nanti bisa kurang lebih mencapai Rp4,2 triliun,” ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Perolehan tahun berjalan itu, kata dia, berasal dari kinerja pelayanan advissory (pelayanan konsultasi) sebeasr Rp1,3 miliar, properti umum seperti bangunan apartemen, ruko, dan laiinya sebesar Rp690,53 miliar, dan perbendaharaan (treassury) Rp2,533 triliun.
Baca juga : Kasus Pencucian Uang Duta Palma, Kejagung Sita Rp450 Miliar
Basuki menambahkan, sejak didirkan pada 2016, LMAN juga telah mengoptimalisasi 310 aset, dua di antaranya adalah Kilang Arun dan Kilang Badak. Dari 310 aset tersebut, 126 aset terlah dioptimalisasi dan menghasilkan PNBP.
“Selebihnya masih dalam proses kapitalisasi. Memang aset yang diserahkan ke LMAN ini adalah aset idle, sudah lama tidak dimanfaatkan. Pada 2020, aset yang telah dioptimalisasi itu baru 19, sekarang 126,” jelasnya.
Optimalisasi aset, imbuh Basuki, tak semata diorientasikan untuk menghasilkan manfaat finansial. aset yang telah berhasil dioptimalisasi juga dapat memberikan manfaat non finansial. Manfaat non finansial itu salah satunya ialah dampak ke perekonomian atas penggunaan aset yang diberikan kepada institusi atau kementerian/lembaga yang membutuhkan.
Baca juga : Seberapa Penting Asuransi Kebakaran Melindungi Rumah?
Dus, salah satu manfaat non finansial dari optimalisasi aset ialah penghematan pengeluaran keuangan negara. Melalui pemanfaatan tersebut setidaknya negara berhasil menghemat Rp72,6 miliar.
Sedangkan pada jasa pelayanan konsultasi, LMAN telah berhasil memberikan pelayanan untuk 79 proyek di 17 provinsi. “Di dalam tugas dan fungsi ini, LMAN diminta menjalankan tugas sebagai penggerak optimalisasi aset. Supaya asetnya tidak idle, bisa memberikan manfaat. Jadi LMAN menjalankan peran sebagai penggerak optimalisasi aset,” terang Basuki.
Sementara pada fungsi pendanaan lahan, lanjutnya, LMAN turut terlibat dalam pendanaan lahan yang dibutuhkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pemerintah. Setidaknya, hingga saat ini BLU tersebut telah terlibat dalam pembebasan lahan 126 PSN di Tanah Air.
“Dari 126 PSN itu, 78 di antaranya sudah selesai atau sudah beroperasi. Kalau dibagi secara rerata, LMAN 8 tahun menyelesaikan pendanaan lahan dan proyek bisa operasi 78, artinya di dalam satu tahun secara rerata, itu kita bisa menyelesaikan 8-9 PSN. Artinya hampir setiap bulan lkita bisa menyelesaikan dan meersmikan PSN baru,” pungkas Basuki. (J-3)
Kemendagri berharap Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa.
Pada sisi aplikasi, keamanan menekankan penerapan “shift-left” dan “kemampuan pemulihan” secara bersamaan.
TERPIDANA korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan Harvey Moeis tinggal menunggu waktu eksekusi menjalani masa hukuman 20 tahun penjara, asetnya dilelang
Kejagung akan melelang sejumlah aset sitaan milik terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, dan istrinya, artis Sandra Dewi, uangnya akan diserahkan ke negara
Kejagung segera menyita aset terkait kasus ini untuk pengembalian kerugian negara.
Atas ditolaknya gugatan itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menghukum Rea Wiradinata untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2,4 juta.
SEJUMLAH pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau terus menuai protes dari berbagai kalangan.
PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini menerbitkan sebanyak 145.466 paspor
Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi yang diterapkan KKP sejak 2023 telah membawa perbaikan signifikan dalam sistem perikanan tangkap nasional.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
SKIM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved