Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran sebesar Rp11,47 triliun untuk 2,1 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.
"Sampai dengan tanggal 14 April sudah terbayarkan Rp11,47 triliun THR untuk ASN Pusat, TNI, Polri itu 2,1 juta pegawai. Jumlah satker yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 Satker ini 98,79% dari 13.495 satker dari 84 Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Adapun pembayaran THR bagi ASN daerah telah mencapai Rp7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai. Dari 542 pemerintah daerah, baru 270 pemda yang melakukan pembayaran THR kepada pegawainya. "Saya berharap dalam satu hari ini akan mengalami kenaikan, sehingga para ASN, TNI, Polri, pensiunan semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya," kata Sri Mulyani.
Baca juga : Haram Bagi Pejabat Minta THR dari Perusahaan Rekanan
Dia menambahkan, pemerintah pusat sedianya bakal menyalurkan 50% dari dana Treassury Deposit Facility (TDF) ke rekening daerah, setara Rp12,1 triliun.
"Ini artinya pemerintah daerah mendapatkan pencairan dari TDF-nya ini, tujuannya agar pemerintah daerah punya cukup cash untuk membayar THR bagi ASN daerahnya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Gagal Rayakan Lebaran Gegara Minta THR
Sedangkan pencairan THR bagi pensiunan telah dilakukan hingga Rp9,28 triliun ke 3,3 juta pensiunan. Adapun total pensiunan yang akan menerima THR tahun ini tercatat sebanyak 3,4 juta orang.
Pemberian THR itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 15/2023 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi ASN, tenaga pendidik, serta pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Anggaran yang disiapkan untuk pemberian THR itu telah dialokasikan dalam APBN 2023 melalui K/L sebesar Rp11,7 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp17,4 triliun dan dapat ditambah dengan APBD sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, dan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp9,8 triliun. (Z-4)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan membuka peluang sanksi tegas.
KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
IHSG hari ini, 8 Januari 2026, gagal bertahan di level psikologis 9.000 dan ditutup melemah. Sektor bahan baku dan teknologi jadi pemberat utama.
HSG berhasil menjebol level psikologis 9.000 di tengah merahnya bursa Asia. Menkeu Purbaya sebut ini bukti kepercayaan investor telah pulih total.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved