Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran sebesar Rp11,47 triliun untuk 2,1 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.
"Sampai dengan tanggal 14 April sudah terbayarkan Rp11,47 triliun THR untuk ASN Pusat, TNI, Polri itu 2,1 juta pegawai. Jumlah satker yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 Satker ini 98,79% dari 13.495 satker dari 84 Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Adapun pembayaran THR bagi ASN daerah telah mencapai Rp7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai. Dari 542 pemerintah daerah, baru 270 pemda yang melakukan pembayaran THR kepada pegawainya. "Saya berharap dalam satu hari ini akan mengalami kenaikan, sehingga para ASN, TNI, Polri, pensiunan semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya," kata Sri Mulyani.
Baca juga : Haram Bagi Pejabat Minta THR dari Perusahaan Rekanan
Dia menambahkan, pemerintah pusat sedianya bakal menyalurkan 50% dari dana Treassury Deposit Facility (TDF) ke rekening daerah, setara Rp12,1 triliun.
"Ini artinya pemerintah daerah mendapatkan pencairan dari TDF-nya ini, tujuannya agar pemerintah daerah punya cukup cash untuk membayar THR bagi ASN daerahnya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Gagal Rayakan Lebaran Gegara Minta THR
Sedangkan pencairan THR bagi pensiunan telah dilakukan hingga Rp9,28 triliun ke 3,3 juta pensiunan. Adapun total pensiunan yang akan menerima THR tahun ini tercatat sebanyak 3,4 juta orang.
Pemberian THR itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 15/2023 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi ASN, tenaga pendidik, serta pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Anggaran yang disiapkan untuk pemberian THR itu telah dialokasikan dalam APBN 2023 melalui K/L sebesar Rp11,7 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp17,4 triliun dan dapat ditambah dengan APBD sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, dan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp9,8 triliun. (Z-4)
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
MOODY'S Investors Service menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
Menkeu Purbaya optimistis rupiah bisa menguat hingga Rp15.000 per dolar AS. Ia menilai BI mampu mendorong penguatan lewat fundamental ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved