Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran sebesar Rp11,47 triliun untuk 2,1 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.
"Sampai dengan tanggal 14 April sudah terbayarkan Rp11,47 triliun THR untuk ASN Pusat, TNI, Polri itu 2,1 juta pegawai. Jumlah satker yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 Satker ini 98,79% dari 13.495 satker dari 84 Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Adapun pembayaran THR bagi ASN daerah telah mencapai Rp7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai. Dari 542 pemerintah daerah, baru 270 pemda yang melakukan pembayaran THR kepada pegawainya. "Saya berharap dalam satu hari ini akan mengalami kenaikan, sehingga para ASN, TNI, Polri, pensiunan semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya," kata Sri Mulyani.
Baca juga : Haram Bagi Pejabat Minta THR dari Perusahaan Rekanan
Dia menambahkan, pemerintah pusat sedianya bakal menyalurkan 50% dari dana Treassury Deposit Facility (TDF) ke rekening daerah, setara Rp12,1 triliun.
"Ini artinya pemerintah daerah mendapatkan pencairan dari TDF-nya ini, tujuannya agar pemerintah daerah punya cukup cash untuk membayar THR bagi ASN daerahnya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Gagal Rayakan Lebaran Gegara Minta THR
Sedangkan pencairan THR bagi pensiunan telah dilakukan hingga Rp9,28 triliun ke 3,3 juta pensiunan. Adapun total pensiunan yang akan menerima THR tahun ini tercatat sebanyak 3,4 juta orang.
Pemberian THR itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 15/2023 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi ASN, tenaga pendidik, serta pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Anggaran yang disiapkan untuk pemberian THR itu telah dialokasikan dalam APBN 2023 melalui K/L sebesar Rp11,7 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp17,4 triliun dan dapat ditambah dengan APBD sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, dan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp9,8 triliun. (Z-4)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Ia turut mendoakan secara tulus dan khusyuk untuk pemulihan dan kesembuhan David.
Sri Mulyani juga mendorong agar Dirjen Pajak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai sumber harta kekayaannya.
PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan mengganti menteri keuangan(menkeu) kabinetnya, setelah berminggu-minggu terjadi gejolak ekonomi.
Penetapan pagu harga dapat menjadi cara mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS tetapi juga dunia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap wafatnya Raisi tidak berdampak pada situasi global. Khususnya melonjakkan harga minyak.
Starmer pada Jumat (5/7) menunjuk Rachel Reeves sebagai menteri keuangan, wanita pertama yang memegang jabatan tersebut dalam sejarah Inggris
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved