Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh pemerintah Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.
Kebijakan ini memberlakukan adanya zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan. Ia pun meminta agar penerapan kebijakan tersebut memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan.
Saadiah menilai, kebijakan PIT ini masih meminggirkan nelayan tradisional atau lokal sehingga keberadaan mereka akan tersisih dan tidak mendapat porsi yang adil. Lantaran kebijakan PIT cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar ataupun korporasi perikanan.
Baca juga: Sejumlah Negara Bahas Upaya Hentikan Berbagai Ancaman terhadap Lautan
“Pemerintah menggaungkan asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat serta asas keadilan. Namun Kebijakan PIT akan menempatkan para nelayan dalam posisi tidak berdaya,” ujar Saadiah dalam keterangan persnya, Jumat (24/3).
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Politikus Fraksi PKS itu pun secara khusus meminta agar perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan terkhusus nelayan tradisional diberikan oleh pemerintah. Apalagi terdapat proporsi penerapan kuota.
“Kebijakan penangkapan ikan terukur belum memiliki dasar tentang asal muasal penetapan kuota dan tidak ada kejelasan metode dalam menghitung potensi sumber daya ikan,” ucapnya.
Baca juga: Sepak Terjang Ikhwan Arief Pulihkan Ekosistem Selat Bali
Pemberlakukan Kebijakan PIT, menurutnya, harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara ketat. Jika tidak, akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional.
Ia pun membeberkan adanya fakta aktifitas usaha eksploitasi skala besar dan modern dengan alat tangkap yang tidak berkelanjutan di wilayah perairan pulau-pulau kecil termasuk di Provinsi Maluku.
Baca juga: Penangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota
“Ini contoh dimana pengawasan cukup lemah. Jika kebijakan PIT dilakukan, harus diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai dan paripurna. Jika tidak, dampaknya akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional,” tegasnya.
PIT Perlu Didukung Penegakan Aturan
Legislator dapil Maluku itu juga menambahkan, dalam kebijakan PIT perlu adanya penegakan aturan untuk memastikan, zona penangkapan ikan terukur ditaati oleh pelaku usaha. Maka tegasnya, pengawasan mesti diikuti dengan penerapan reward dan punishment yang jelas dan tegas.
Baca juga: Penangkapan Ikan Bakal Diatur
“PP Nomor 11 Tahun 2023 terkait Penangkapan Ikan Terukur telah mengatur tentang sanksi administratif atas pelanggaran terhadap penetapan zona penangkapan ikan. Namun tidak cukup sampai di situ," jelasnya.
"Pemerintah mesti memberlakukan reward dan punishment bagi korporasi agar niat untuk PIT memberi nilai tambah dan daya saing hasil perikanan bagi negara dapat diwujudkan,” tutupnya. (RO/S-4)
Sekitar 600 pemimpin pemerintahan, sektor bisnis, kelompok-kelompok ramah lingkungan, dan akademisi akan berkumpul di negara Amerika Tengah.
Moratorium ini diberlakukan karena jumlah ikan salmon yang diperkirakan akan kembali ke sungai-sungai di wilayah tersebut telah berkurang drastis dan mendekati titik terendah dalam sejarah.
Selama IAFSF, para peserta berbagi informasi terkini mengenai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia dalam penangkapan ikan ilegal lintas batas.
"Coolbox termoelektrik ini menggunakan sumber listrik dari angin, energi gerak pada turbin vertikal yang dihasilkan oleh angin yang diubah menjadi energi listrik,"
Ikhwan Arief memulihkan ekosistem Selat Bali yang rusak akibat kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom maupun racun. Inilah sepak terjang sosok yang masuk nominasi Kick Andy Heroes 2023.
Salah satu langkah ialah memfasilitasi kerja sama antara nelayan dan industri pengolahan ikan. Tujuannya, membuka akses pasar bagi nelayan saat pasokan ikan berlimpah.
Setiap hari membawa peluang dan tantangan baru bagi setiap zodiak. Hari ini, 14 Juli 2024, beberapa zodiak akan menemukan diri mereka dipenuhi dengan energi positif dan semangat tinggi
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
PSSI akan mencari solusi persoalan mantan pemain tim nasional Indonesia yang dinilai belum mendapat kesejahteraan yang layak
Pram-Rano juga bakal konsen soal kebersihan dan kesehatan, yakni dengan membentuk tim putih.
Citra-Utu konsisten dan dengan penuh optimisme memaparkan pilar-pilar utama yang harus dibangun untuk menuju Taliabu Emas.
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved