Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEJABAT Pemerintah Indonesia dan Australia bertemu di Jakarta, Selasa (6/5) untuk memperkuat kerja sama dalam menanggulangi illegal, unreported or unregulated (IUU) fishing.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Indonesia bertemu dengan Australian Fisheries Management Authority dan Australian Border Force serta Maritime Border Command dalam pertemuan ke-24 Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IAFSF).
IUU Fishing adalah penangkapan ikan yang tidak mematuhi hukum dan kewajiban, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk.
Salah satu jenis IUU fishing yang saat ini dialami oleh Australia dan Indonesia adalah melalui penangkapan ikan ilegal lintas batas, ketika nelayan asing secara ilegal menargetkan sumber daya ikan negara lain.
Selama IAFSF, para peserta berbagi informasi terkini mengenai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia dalam penangkapan ikan ilegal lintas batas dan sepakat untuk melanjutkan kerja sama penegakan hukum serta inisiatif komunikasi.
Chief Executive Officer dari Australian Fisheries Management Authority Wez Norris mengatakan bahwa penangkapan ikan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar.
“Penangkapan ikan secara ilegal merusak lingkungan laut dan menguras persediaan ikan, sehingga menyulitkan generasi nelayan masa depan yang menerapkan hal yang benar,” kata Norris.
“Hal ini juga berbahaya, karena nakhoda kapal mempertaruhkan nyawa awak kapal mereka dengan menempuh perjalanan jauh di laut untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain,” tambahnya.
Chief of Operations pada Maritime Border Command Commodore Troy Van Tienhoven mencatat diskusi yang berharga seputar berbagi informasi terkini tentang penegakan hukum.
“Memerangi penangkapan ikan ilegal merupakan tantangan regional bersama yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. IAFSF menyediakan platform penting bagi Australia dan Indonesia untuk bermitra erat, berbagi informasi, dan terus memperkuat kerja sama dalam isu penting ini,” ujar Van Tienhoven.
Para peserta pertemuan mencatat kerja keras selama tiga tahun terakhir yang telah dilakukan dalam strategi komunikasi, khususnya melalui Kampanye Informasi Publik.
“Melalui kampanye informasi publik, yang dipimpin bersama oleh PSDKP dan AFMA, komunitas nelayan dari sejumlah provinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara dapat bertemu dengan pejabat perikanan dari Indonesia dan Australia, dan terlibat dalam diskusi tentang pencegahan penangkapan ikan IUU,” ungkap Norris.
“Saat ini tantangan bagi kita semua adalah mengidentifikasi strategi inovatif lainnya yang dapat melengkapi kerja yang baik dari kampanye informasi publik tersebut untuk memperluas pesan tentang penangkapan ikan ilegal lintas batas,” pungkasnya. (Z-1)
Pantauan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang, Minggu (18/1), Ikan ekor kuning ukuran sedang yang sebelumnya dijual sekitar Rp80.000 per ekor, sekarang melonjak menjadi Rp150.000.
LCI akan berperan aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan sektor ikan hias dapat menyentuh langsung para pelaku di lapangan.
Makanan beku kerap dinilai buruk untuk kesehatan. Padahal, ahli gizi menyebut beberapa jenis makanan beku tetap kaya nutrisi dan justru baik untuk menjaga kesehatan jantung.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan secara rutin berkaitan dengan kesehatan otak yang lebih baik.
PEMINDANGAN ikan menjadi salah satu usaha potensial di wilayah pesisir, termasuk di pesisir Tegal. Saat ini berbagai upaya tengah dilakukan untuk melakukan penguatan usaha tersebut.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak anak-anak Pesantren Hidayatullah mengenal pentingnya konsumsi pangan sehat, bergizi, dan seimbang.
Penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan rusaknya habitat laut telah mendorong sepertiga dari 500 spesies hiu di dunia ke ambang kepunahan.
KKP merancang peluncuran percontohan penangkapan ikan terukur berbasis kuota (PIT) di dua wilayah pada zona 3, yaitu Kota Tual dan Kepulauan Aru, Maluku.
FAO mendukung langkah pemberantasan illegal unreported unregulated (IUU) fishing di wilayah perairan Indonesia.
UPAYA Aruna untuk turut serta dalam pengembangan dan pembangunan bidang ekonomi biru terus berjalan, baik melalui program pengembangan komunitas secara mandiri
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan SNI Muara Baru, James Then mengajukan penolakannya terhadap Penangkapan Ikan Terukur (PTI) dan sistem kuota zona yang tidak efektif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved