Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Kementerian Keuangan mengaku belum menerima informasi detail mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu bakal mengonfirmasi hal tersebut dengan pihak terkait.
"Untuk persoalan Rp300 triliun sampai saat ini kita belum tahu. Kami belum menerima informasinya seperti apa, kami akan cek. Kami baru tahu dari pemberitaan," ujar Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers, Rabu (8/3).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Baca juga: Pencegahan Korupsi Jangan Cuma Seremoni
Transaksi mencurigakan itu, sambung Mahfud, berbeda dengan kasus Rafael Alun Trisambodo yang saat ini menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyatakan besar kemungkinan informasi tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dan meminta informasi detail mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang dimaksud.
Baca juga: Rafael Alun Terendus Lakukan Nominee sejak 2012
"Tentu basisnya adalah dari PPATK. Dari hal itu, kita perlu koordinasi. Itu belum diterima oleh Itjen, pasti nanti akan dikomunikasikan," terang Askolani.
"Pengalaman kami juga selama ini, kemunginan ini juga akan klarifikasi ke PPATK untuk melihat langsung dan membedah informasi yang disampaikan, itu akan segera dilakukan oleh Itjen,” tandasnya. (Z-11)
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved